legislatif: KNMP di Babel Berpotensi Dikembangkan

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Bangka Belitung sangat potensial untuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, 13 titik di berbagai kabupaten/kota di daerah itu telah diajukan untuk mendapatkan program tersebut.

Anggota DPRD Bangka Belitung Elvi Diana mengatakan, usulan 13 titik potensial KNMP diajukan desa lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Bidang Perikanan Tangkap.

“Berdasar data saya, 13 titik sudah diajukan. Tim survei sudah turun, sekarang dilakukan survei topografi,” kata Elvi, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut Elvi, usulan program itu tersebar proporsional di hampir semua kabupaten/kota di Bangka Belitung sesuai potensi nelayan. “Bangka Selatan ajukan 4-5 titik karena nelayannya padat. Semua wilayah dapat porsi pengajuan,” ujarnya.

Menurut dia, dalam waktu dekat, resume hasil survei dari titik-titik potensial tersebut harus segera disampaikan kepada Kementerian KKP RI. Jika seluruh proses berjalan lancar, Surat Keputusan (SK) penetapan dari kementerian ditargetkan rampung pada bulan ini.

"Kemungkinan pertengahan Juni ini SK dari Kementerian KKP sudah bisa keluar," katanya.

Mengingat besarnya potensi dampak positif dari program ini terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, Komisi II DPRD Babel berkomitmen untuk mengawal penuh prosesnya agar anggaran dari pusat bisa terserap maksimal di daerah.

"Kami di Komisi II akan terus mengawal. Kami juga berharap pihak KKP, Pak Gubernur, dan seluruh jajaran terkait bisa bersinergi mengamankan program ini. Ini adalah program presiden yang didanai APBN, karakteristik daerah kita sangat cocok, jadi jangan sampai momentum ini lewat," ujarnya.

Diberitakan terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel Yopi Wijaya optimis target KKP yakni 1.000 KNMP, dapat segera terbentuk di seluruh Indonesia. Menurut dia, melalui KNMP dapat membantu Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten, dalam mengelola masyarakat pesisir.

"Dalam KNMP itu dibuat program, nanti kurang lebih anggarannya Rp 22 miliar satu kampung nelayan. Memang ini anggarannya pusat, kita di Provinsi bersifat hanya sebagai berkoordinasi, membantu menjembatani antara pusat dengan Pemkab," kata Yopi.

Untuk bantuan Rp 22 miliar diungkapkan Yopi Wijaya tidak digelontorkan sekaligus, namun tetap dipergunakan untuk kesejahteraan nelayan secara luas.

"Rp 22 miliar itu contoh misalnya ada pembangunan cold storage, dermaga, lapak-lapak lalu pabrik es yang berkaitan dengan masyarakat pesisirlah kampung nelayan," katanya.