RRI.CO.ID, Sungailiat - LPP RRI Sungailiat membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Satuan Kerja. Tim bertugas mengisi kertas kerja dan mengunggah bukti dukung atau "evidence" kinerja.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi merupakan gabungan SPIP, manajemen risiko, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam satu aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di LPP RRI diberlakukan tahun 2026.
“Kita tentukan terlebih dahulu satu orang pegawai sebagai PIC SPIP untuk disampaikan ke pusat. Tugasnya mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan pusat dan nantinya bertugas mengisi tautan bersama tim,” kata Kepala LPP RRI Sungailiat Ruli Prasetya Hadi, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia berharap tim bekerja sama secara masif untuk mengumpulkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi yang telah lengkap dengan bukti dukungnya sesuai format. Bukti-bukti itu dapat diunggah pada tautan yang telah dipersiapkan paling lambat Jumat, 12 Juni 2026.
Sementara itu, disepakati Dimas Agung Pratama ditunjuk sebagai PIC SPIP. Selanjutnya Dimas mengoordinasikan pengisian kertas kerja bersama timnya.
“Rapat ini menindaklanjuti Nota Dinas Direktur SDM dan Umum LPP RRI agar penilaian satuan kerja (satker) berjalan efektif dan efisien. Perlu diadakan rapat kerja percepatan penyelesaian kertas kerja SPIP. Pada pelaksanaannya, masing-masing bidang menghimpun bukti dukung untuk diunggah,” kata Dimas, PIC SPIP Satker RRI Sungailiat.
Tim berunsur lintas bidang di Satker RRI Sungailiat sejak 4 Juni mulai saling berkoordinasi untuk mengisi kertas kerja. Setiap bidang menunjukkan bukti-bukti dukung kinerja.
"Semangat semua: Tim SDM, Umum, Keuangan, LPU, Siaran Pemberitaan, Teknik, dan KMB. Diingatkan lagi, batas akhir 12 Juni 2026. Tanggal 11 semuanya sudah terhimpun," kata Plh. Kabag TU, Risma Juliana.
Dengan terbentuknya tim dan penunjukan PIC, LPP RRI Sungailiat menargetkan seluruh kertas kerja SPIP Terintegrasi rampung sesuai tenggat. Langkah ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan mutu tata kelola satuan kerja.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....