RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan izin usaha pertambangan (IUP) adalah bukan hak milik.

Hal itu disampaikan oleh Kapolda Babel, Irjen Pol Viktor Sihombing dalam rapat koordinasi terkait tata ruang bersama kepala daerah se-Babel di Kantor Gubernur, Kamis 7 Mei 2026.

“Kalau IUP bukan hak milik, berarti setiap dia bersambungan dengan hak milik yang lain, dia harus berkoordinasi dan tidak boleh serampangan melaksanakan kegiatan IUP lain. Ketika IUP bersinggungan dengan HGU, ya harus koordinasi dengan HGU yang lain,” kata Viktor.

Bahkan kalau tidak ada kesepakatan, itu bisa ditarik ke atas untuk memutuskannya dilihat dari banyak kandungan di dalamnya, daripada IUP, kebun, hutan, dan lain-lainnya. Akan tetapi jika IUP hutan, otomatis IUP-nya pasti dikalahkan, sebab untuk bekerja di hutan harus punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Jadi kalau ada, apalagi kalau dia bersinggungan dengan lahan masyarakat, misalnya di situ sudah ada desa, ada jalan, ada fasilitas rumah, ada pemerintah daerah, apalagi. Tidak bisa serampangan dilaksanakan dengan dasarnya IUP, kemudian semuanya itu dikerjakan. Dengan mengingat hal tersebut, berarti kita butuh data yang real untuk melihat hal tersebut,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, permasalahan di Bangka Belitung ini, pihaknya dari kepolisian sering bersinggungan dengan masalah-masalah Kamtibmas berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, dan yang lainnya.

“Karena ada pernyataan di masyarakat kita ini, yang dipegang oleh masyarakat, akhirnya menjadikan masyarakat sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan IUP lain. Ada yang mengatakan, kalau ini IUP PT Timah, di mana pun itu boleh ditambang sama masyarakat. Yang penting hasilnya IUP PT Timah. Ini pemicu masyarakat untuk melanggar hukum,” katanya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Babel, Hiskia Simarmata, persoalan di Babel ini hanya begitu saja, akan tetapi ke depannya bagaimana solusi yang bisa dibuatkan.

“Bagaimana kedepanya kita mitigasi dengan duduk bersama para stakeholder,” ujar Hiskia.