RRI.CO.ID, Belitung Timur — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pelepasliaran tukik tidak boleh dilakukan sembarangan maupun dijadikan atraksi wisata komersial. Praktik pelepasliaran yang tidak sesuai prosedur dinilai dapat mengancam prinsip konservasi dan menjadi perhatian evaluator UNESCO Global Geopark.

Perwakilan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nur Rahma Putri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilakukan karena sebelumnya ditemukan aktivitas pelepasliaran tukik yang dilakukan pada siang hari. Temuan tersebut berujung pada pemberian peringatan berupa kartu kuning (yellow card) dari UNESCO Global Geopark karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah konservasi.

“Karena menjadi catatan dari asesor UNESCO Global Geopark, pemerintah kemudian mengadakan sosialisasi ini supaya masyarakat tidak lagi melakukan praktik pelepasliaran tukik yang tidak sesuai prosedur,” ujar Putri, Kamis 7 Mei 2026.

Menurutnya, tukik merupakan satwa dengan tingkat kerentanan tinggi sehingga membutuhkan perlindungan serius. Oleh sebab itu, pelepasliaran tukik harus dilakukan sesuai prosedur dan didampingi tenaga ahli atau pihak profesional.

“Harapannya masyarakat memiliki satu persepsi dan pemahaman yang sama, bahwa tidak boleh lagi ada pelepasliaran tukik yang bersifat komersial,” ujarnya.

Informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam sosialisasi kali ini adalah hal yang baru bagi peserta, salah satunya Herkoles ketua Pokdarwis Burung Mandi. Selama ini, di Pantai Burung Mandi, keberadaan tukik memang ada meski jumlahnya tidak banyak. Herkoles menyadari sebagai Ketua Pokdarwis, ia memikul tanggung jawab besar dan akan segera menyosialisasikan ilmu baru ini kepada masyarakat setempat.

"Banyak hal baru yang kami dapatkan, terutama terkait pelepasliaran tukik yang harus sesuai dengan prinsip konservasi dan tidak boleh dilakukan sembarangan,” ujar Herkoles.