RRI.CO.ID, Sungailiat - Kementerian Agama (Kemenag) di tingkat daerah tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi pencabutan izin operasional Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Abror. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Sopianto Suwari.

Dirinya menjelaskan, pencabutan izin operasional pondok pesantren merupakan kewenangan pusat.

“Kemenag daerah hanya melakukan verifikasi pemeriksaan berkas perizinan ponpes dari kemenag pusat jika sudah lengkap pihaknya mengeluarkan rekomendasi,” kata Sopianto, Selasa, 21 April 2026.

Selanjutnya rekomendasi dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru dikirim Kemenag pusat.

"Kalau untuk penutupan izin itu dari pusat mereka yang mengeluarkan izinnya tapi berkoordinasi dengan kabupaten dan provinsi," ujar Sopianto.

Namun jika penutupan atau pencabutan izin harus dilakukan karena insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan Ponpes Daruul Abror tersebut, dikatakan Sopianto, tidak sejauh itu sanksi yang diberikan.

"Tidak semudah itu kita pikirkan. Santri di Abror itu 1.300 kalau ditutup mau dipindahkan kemana apakah sekolah di sini sanggup menerima dan siapa yang mengurus izin perpindahannya. Belum lagi tenaga kerja di situ, ustadnya, tenaga dapur, kebersihan. Jadi tidak semudah itu mau menutup," ucapnya.

Dia mengimbau agar pihak ponpes di Kabupaten Bangka membenahi sistem SOP pengawas santri agar kejadian kekerasan di lingkungan pesantren tidak terulang lagi.

“Kita serahkan semuanya kepada proses hukum. Pemerintah juga dapat memberikan peringatan tegas kepada ponpes agar kejadian tidak terulang kembali,” kata wali santri Tarmizi.

Selain itu, ponpes juga tidak memberikan perlindungan bagi oknum senior santri yang memperlakukan santri tidak sesuai aturan.

“Mendidik kan tidak mesti dengan kekerasan, banyak cara lain tentunya yang bisa diterapkan untuk mendisiplinkan santri didik,” ucapnya.