RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) bersama DPD dan DPC ABPEDNAS se-Babel menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Keanggotaan, sekaligus Konsolidasi.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi DPD dan DPC ABPEDNAS se-Babel yang membahas percepatan verifikasi dan validasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di Rumah Dinas Gubernur Babel, Selasa 14 April 2026.

Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis dalam penataan organisasi, penegasan identitas keanggotaan, serta penguatan legitimasi ABPEDNAS secara nasional.

Untuk itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel dalam mendukung penguatan kelembagaan desa, termasuk peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, penguatan desa menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

"Selama dua hari ini kita melakukan pendataan dan penguatan desa. Mudah-mudahan kita bisa terus menggaungkan gerakan Jaga Desa Jaga Indonesia demi kebaikan, sejalan dengan visi Presiden dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia,” kata Hidayat.

Melalui kegiatan ini akan terbangun sinergi yang kuat antara DPD, DPC ABPEDNAS dalam menyukseskan proses verifikasi dan validasi data, termasuk percepatan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) ABPEDNAS.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Kekuatan desa akan sangat menentukan kemajuan daerah secara keseluruhan. Karena itu, kami sangat mendukung upaya penguatan kelembagaan desa agar semakin profesional dan berintegritas,” ucapnya.

Sekjen DPP ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Babel Hidayat Arsani yang juga selaku Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Babel atas capaian DPD ABPEDNAS Provinsi Babel dalam percepatan penerbitan Kartu Tanda Anggota ABPEDNAS sehingga Babel menempati urutan pertama se-Indonesia.

Ini menunjukkan komitmen kuat dalam penataan organisasi serta penguatan identitas keanggotaan.

"Saya apresiasi prestasi Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Babel atas percepatan penerbitan KTA ABPEDNAS dalam 2 hari, dari 41 anggota menjadi 2400 an lebih. Percepatan penerbitan KTA ABPEDNAS menjadi bagian penting dalam mempertegas identitas keanggotaan," kata Adhitya.

Ia menyebutkan keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Gubernur Babel, yang dinilai konsisten mendorong penguatan kelembagaan desa, termasuk peran strategis BPD sebagai representasi masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan ABPEDNAS di Babel juga mulai diarahkan pada berbagai program strategis yang menyentuh langsung tata kelola desa dan kehidupan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah program “Jaga Desa Jaga Indonesia”, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pembinaan di tingkat desa.

“Melalui program Jaga Desa artinya mengurangi kepala desa yang terjerat hukum melalui pendampingan pihak kejaksaan. Lalu, Jaga Dapur MBG artinya sama-sama melakukan pengawasan terhadap operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, Jaga Indonesia pintar untuk mengawasi penyaluran program indonesia pintar," katanya. (Rilis/Vera/RRI/deb).

l