RRI.CO.ID, Sungailiat – Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang pertemuan Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka, Kamis, 9 April 2026.

Rapat koordinasi terkait evaluasi capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) serta tindak lanjut atensi program pemberantasan korupsi tahun 2025.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Bangka Fery Insani dan dihadiri Wakil Bupati Bangka Syahbudin, Ketua DPRD Bangka, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat di Kabupaten Bangka, serta perwakilan KPK RI.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Fery Insani mengungkapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian MCSP tahun 2025, Kabupaten Bangka memperoleh hasil yang belum memuaskan.

Walaupun dari delapan area intervensi sebagian besar cukup baik, tetapi beberapa area intervensi capaiannya tidak terlalu bagus. Secara umum, capaian Kabupaten Bangka hanya diangka 79. Berbeda dengan tahun 2024 yang mencapai angka 89,16.

“Untuk diketahui kita semua, capaian 79 tersebut menempatkan Kabupaten Bangka diperingkat ketujuh se-Kepulauan Bangka Belitung, dari sebelumnya menempati peringkat dua pada tahun 2024,” ujar Fery Insani.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengatakan, berdasarkan catatan KPK, capaian yang tidak memuaskan tersebut terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) karena banyak aset yang belum tersertifikasi.

“Jadi untuk ke depannya kita punya komitmen untuk memperbaikinya segera mungkin tiga bulan ke depan harus diangka minimal 80-99,” ujar Jumadi.

Dalam kesempatan tersebut, KPK RI melakukan pemaparan dan memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka agar dapat meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.