RRI.CO.ID, Sungailiat – Pemerintah Daerah (Pemda) Bangka resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai pekan ini. Kebijakan diambil sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi terkini sekaligus menjaga efektivitas pelayanan publik.
Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Thony Marza menjelaskan,kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterima pemerintah daerah. Nantinya akan diterbitkan surat edaran Bupati Bangka sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
"Yang terpenting, pelaksanaan WFH ini tidak boleh menurunkan kinerja, justru harus meningkat karena adanya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja," ujar Thony, Rabu, 8 April 2026.
Dijelaskan Thony, kebijakan WFH diterapkan sebanyak 50 persen bagi pegawai di bidang teknis. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi Kepala OPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta unit kerja yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
Unit yang dikecualikan antara lain pelayanan rumah sakit, puskesmas, Satpol PP, BPBD, dan guru, karena pelayanan mereka tidak bisa dilakukan secara online.
"Laporan pelaksanaan WFH akan kita sampaikan setiap sebulan sekali melalui portal yang telah dibuat Kemendagri," katanya.
Thony menegaskan, dengan dukungan teknologi dan infrastruktur internet yang memadai, sistem ini diyakini bisa berjalan lancar. Namun, ia menekankan bahwa WFH bukan berarti libur.
"WFH bukan hari libur. Sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya untuk menghadiri rapat atau tugas mendesak, pegawai wajib datang ke kantor tanpa alasan," ucap Thony.
Pegawai di Pemkab Bangka Dini menyambut kebijakan Pemerintah Daerah Bangka yang mulai menerapkan sistem Work From Home (WFH) setiap hari Jumat dengan sikap positif namun tetap realistis.
“Penerapan WFH tentu membutuhkan kesiapan, baik dari segi infrastruktur teknologi, koordinasi antar tim, maupun kedisiplinan individu sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan pegawai. Tantangan seperti komunikasi yang kurang efektif dan potensi penurunan pengawasan kerja,” kata Dini.
Pihaknya berharap kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk mendorong transformasi digital dalam sistem kerja pemerintahan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....