RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Pemerintah Kota Pangkalpinang kunjungi Kementerian Perhubungan RI, untuk menyampaikan sejumlah usulan pada Selasa, 31 Maret 2026 lalu.

Rombongan, disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Ir. Arif Toha Tjahjagama, beserta Kepala Biro, Sesditjen Darat, Sesditjen Laut, Sesbadan BKT dan para pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan RI.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan dalam audensi pihaknya menyampaikan beberapa usulan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang yang dapat dibiayai oleh APBN terutama yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Usulannya terkait bantuan beberapa perlengkapan, sarana dan prasarana jalan kepada Kementerian Perhubungan RI berupa Alat Penerangan Jalan (APJ), Rambu Lalu Lintas, Bus Sekolah, Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, Halte Portabel dan perlengkapan lainnya," ujarnya, Kamis 2 April.

Selanjutnya, kata Wali Kota pihaknya juga menyampaikan terkait permasalahan maraknya parkir liar yang ada di Kota Pangkal Pinang, terutama yang berada di Jalan Nasional yang merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam melakukan manajemen lalu lintas pada ruas jalan tersebut.

"Kami memohon bantuan dapat dibangunnya fasilitas berupa kantong parkir dalam mengakomodir kebutuhan parkir yang berada di Jalan Nasional terutama pada wilayah Jalan Jenderal Sudirman di dekat Alun-Alun Taman Merdeka," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI, Ir. Arif Toha Tjahjagama beserta jajaran merespon positif terkait audensi yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkal Pinang ke Kementerian Perhubungan RI yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang itu sendiri.

Ia menyampaikan bahwa ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang terkait rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan.

"Adapun untuk permohonan bantuan perlengkapan, sarana dan prasarana jalan, dalam waktu dekat akan diberikan bantuan Guardrail (Pengaman Jalan) dari Kementerian Perhubungan yang nantinya akan dipasang di sisi jalan Jembatan 12 Kota Pangkal Pinang," katanya.

Untuk usulan lainnya, akan diinformasikan lebih lanjut, mengingat keterbatasan anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan itu sendiri dan akan diusulkan pada RAPBN Tahun 2027.