RRI.CO.ID, Tanjungpandan - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 yang mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat" menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah jurnalisme Indonesia.

Mengutip pernyataan Ketua PWI Pusat Akhmad Munir pada puncak peringatan Hari Pers Nasional, tema ini menekankan bahwa bangsa yang kuat hanya bisa terwujud jika memiliki pers yang sehat, yakni pers yang mampu berdiri tegak secara independen di atas kepentingan publik. Namun, realitanya pers saat ini masih didera isu penyebaran hoaks yang masif serta bayang-bayang intervensi elite politik yang mencoba mengooptasi ruang redaksi.

PWI Pusat melalui pernyataannya mengingatkan bahwa "Pers Sehat" bukan sekadar bebas dari disrupsi bisnis, melainkan bersih dari praktik-praktik yang mencederai integritas. Pers tidak boleh membiarkan dirinya dijadikan alat untuk upaya kriminalisasi demi kepentingan segelintir elite, karena hal tersebut justru akan melemahkan kedaulatan bangsa. Netralitas adalah harga mati bagi setiap insan pers agar mampu menjadi penjernih di tengah keruhnya arus informasi bohong yang kian liar.

Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Antoni, seorang pendengar setia RRI Belitung yang menyampaikan refleksinya melalui sambungan telepon. Ia menilai, seringkali masyarakat disuguhi narasi yang memojokkan pihak tertentu demi pesanan politik, yang membuat kepercayaan publik terhadap media arus utama kian terkikis.

"Jangan sampai tema 'Bangsa Kuat' hanya slogan, sementara persnya justru loyo karena disetir elite. Kami ingin pers yang berani menyaring hoaks, bukan malah jadi bagian dari hoaks itu sendiri demi mengkriminalisasi lawan politik seseorang. Pers harus kembali netral demi menjaga keutuhan Negara," tegas Antoni penuh harap.

Menyikapi kritik tersebut, Arif Juliantoro wartawan/reporter RRI Belitong, menegaskan bahwa tantangan jurnalis di tahun 2026 ini memang semakin berat dalam menjaga independensi. Menurutnya, kapasitas profesi wartawan diuji untuk tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga ketepatan dan keberanian menolak pesanan berita yang tidak berdasar fakta. Arif memandang bahwa tanpa integritas, wartawan hanya akan menjadi perpanjangan tangan kepentingan sempit yang merugikan publik.

"Sejalan dengan pesan PWI Pusat, kami di daerah harus memastikan setiap karya jurnalistik adalah hasil verifikasi, bukan titipan. Pers yang sehat adalah benteng pertahanan terakhir melawan hoaks. Jika kami gagal menjaga netralitas dan malah ikut dalam upaya kriminalisasi, maka kami sendiri yang akan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini," ujar Arif secara profesional.

Integritas pers menjadi pondasi utama agar masyarakat tidak terus-menerus terpapar disinformasi yang diproduksi secara sistematis. Pers seharusnya mampu menjaga jarak dari pusaran konflik elite dan fokus pada fungsi kontrol sosial yang konstruktif untuk memajukan bangsa. Peringatan HPN di Banten tahun ini memberikan sinyal kuat bahwa pers yang berpihak pada kebenaran adalah syarat mutlak agar ekonomi berdaulat dan stabilitas nasional tetap terjaga dari gangguan informasi yang menyesatkan.

Seluruh elemen pers dituntut untuk berkomitmen menjaga moralitas jurnalisme demi kepentingan Bangsa dan Negara Indonesia di atas segalanya.

"Pers harusnya menjadi cahaya dan pemandu yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pembodohan informasi dan penyalahgunaan wewenang. Hanya dengan tetap bersikap netral dan berintegritas, pers Indonesia dapat benar-benar mewujudkan kedaulatan bangsa yang kuat menuju masa depan yang lebih bermartabat", tutup Arif