RRI.CO.ID, Sungailiat - Sebanyak 6.057 warga di Kabupaten Bangka dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Penonaktifan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan secara nasional.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bangka Achmad Suherman mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi ke pihak BPJS, menindaklanjuti laporan masyarakat yang sebelumnya sebagai penerima PBI BPJS tidak lagi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas menggunakan BPJS.

“Penonaktifan ini terjadi karena diduga sejumlah faktor, di antaranya perubahan status ekonomi peserta, dimana desilnya naik antara 6 hingga 10, ada keluarganya yang diangkat menjadi ASN, TNI, polri, bisa juga karena terlibat dalam judol hingga masalah listrik yang dimiliki warga penerima manfaat di atas 900 watt,” kata Achmad Suherman kepada RRI, Selasa 3 Februari 2026. 

Data PBI pusat ini bersifat dinamis dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat melalui sinkronisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan warga yang dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk kembali mendapatkan jaminan kesehatan, apabila memenuhi syarat. 

Dikatakan Suherman, warga yang merasa masih layak sebagai penerima PBI dapat mengajukan verifikasi dan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar aktif mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing serta segera melapor jika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi,” ujarnya. 

Hal ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala saat membutuhkan layanan kesehatan.

Pendengar RRI Azadin menanggapi penyaluran bantuan ke masyarakat. Menurutnya bantuan tersebut sangat meringankan beban biaya kesehatan keluarga.

“Karena tentu untuk berobat tanpa harus memikirkan biaya. Program ini sangat membantu masyarakat kecil, yang tidak perlu harus membayar iburan BPJS setiap bulan,” ujarnya.

Namun, sebagian warga menyayangkan penonaktifan kepesertaan yang dinilai terjadi secara tiba-tiba. Warga Bangka Andi, mengatakan agar adanya pemberitahuan kepada warga yang bersangkutan sehingga adanya solusi atau alternatif yang bisa dilakukan dalam penanganan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

“Harapannya ada pemberitahuan lebih dulu agar warga bisa mengurusnya,” katanya. Dia berharap agar pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan kriteria penerima PBI.