Pemkab Bangka Butuh Rp6,2 Miliar, Aktifkan Peserta JKN Nonaktif

RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka membutuhkan anggaran sekitar Rp6,2 miliar untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angka tersebut mengakomodir 19.077 warga yang saat ini berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5.

Dikatakan Bupati Bangka, Fery Insani, berdasarkan data yang ada, jumlah keseluruhan peserta JKN nonaktif di Kabupaten Bangka mencapai 50.371 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.077 peserta berada pada desil 1 hingga 5 dan menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk diupayakan kembali kepesertaannya.

“Untuk menutup kebutuhan JKN dibutuhkan sekitar Rp6,2 miliar, menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama,” ujar Fery, Kamis 23 September 2026.

Menurut Fery, Pemkab Bangka tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga menyiapkan skema pembiayaan secara kolaboratif.

“Kita berencana menggandeng sejumlah pihak, mulai dari perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit, hingga puskesmas untuk bersama-sama mendukung pembiayaan JKN masyarakat,” tegasnya.

Fery menjelaskan, pembiayaan nantinya akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka. Namun, apabila kondisi pendapatan daerah mengalami peningkatan, pembiayaan JKN diharapkan dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi, mengatakan penonaktifan kepesertaan JKN juga berkaitan dengan perubahan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Nora, cukup banyak peserta BPJS PBI dari pemerintah pusat yang mengalami penonaktifan, di tengah adanya pengurangan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat kebijakan efisiensi.

“Otomatis berimbas kepada kepesertaan BPJS di Kabupaten Bangka yang dinonaktifkan. Kemudian PBI JK yang dari APBN juga banyak yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Kondisi ini mendorong Pemkab Bangka untuk mencari solusi agar masyarakat yang masuk kelompok prioritas dan masih memenuhi kriteria dapat kembali memperoleh jaminan kesehatan.