RRI.CO.ID, Bateng - Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) pada 2025 tercatat turun menjadi 0,78 persen, dari sebelumnya 1,15 persen pada 2024.

Angka tersebut berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah, R.M. Ikmanto, mengungkapkan rasa syukur, dimana capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.

"Alhamdulillah, mengacu pada rilis BPS, angka kemiskinan ekstrem Bangka Tengah menurun sebesar 0,37 persen, dari 1,15 persen pada tahun 2024 menjadi 0,78 persen pada tahun 2025. Ini menjadi kabar baik sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih maksimal," ujar Ikmanto dalam laporan yang diterima RRI, Jumat 7 Agustus 2026.

Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak akan berpuas diri. Evaluasi terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan akan terus dilakukan agar hasil yang diperoleh semakin optimal.

"Intinya kami akan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini menjadi penyemangat bagi kami untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Ikmanto menjelaskan, berbagai program yang telah dijalankan, mulai dari peningkatan akses layanan dasar, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ekonomi keluarga, akan terus disempurnakan. Dengan demikian, masyarakat yang masih tergolong rentan dapat memperoleh dukungan yang lebih efektif.

Warga Kecamatan Simpang Katis Nur, menyambut baik kabar bahwa angka kemiskinan ekstrem di Bateng kini tinggal 0,78 persen. Ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah mulai memberikan hasil yang nyata.

“Namun, kami berharap upaya ini tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah perlu terus memastikan bantuan tepat sasaran, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan agar masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan tidak kembali mengalami kesulitan ekonomi,” kata Nur.