RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) melalui Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (Bakuda), PT Jasa Raharja, dan Ditlantas Polda Babel menggelar acara Undian Apresiasi Wajib Pajak untuk periode Maret hingga Juni 2026.

Acara ini digelar sebagai bentuk penghargaan tinggi kepada masyarakat yang taat dan tepat waktu dalam menunaikan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Babel, Elius Gani, menyampaikan apresiasi atas sinergi berkesinambungan antara Bakuda, PT Jasa Raharja, dan Ditlantas Polda Babel yang terus berinovasi untuk mendorong kesadaran masyarakat.

"Kepatuhan membayar pajak merupakan wujud tanggung jawab dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerah. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keselamatan berlalu lintas, hingga program kesejahteraan masyarakat," ujar Elius.

Ia mengatakan, program undian ini bukan sekadar ajang pembagian hadiah, melainkan simbol apresiasi atas kepatuhan warga Babel. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus memodernisasi layanan Samsat melalui pemanfaatan teknologi digital agar semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel.

"Kepada para pemenang, kami ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah semangat dan kesadaran kita bersama untuk terus menjadi wajib pajak yang tertib," katanya.

Sementara itu, Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi, mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat Babel dalam membayar pajak kendaraan dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif dan terus meningkat.

Menurut Yunan, pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang menyentuh hingga tingkat masyarakat paling bawah.

"Alhamdulillah kesadaran masyarakat semakin meningkat. Ini berkat kerja sama dengan kawan-kawan Jasa Raharja melalui program apresiasi ini, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Dukcapil, pengurus RT/RW, hingga kepala desa untuk memberikan edukasi ke warga desa," kata Yunan.

Yunan menambahkan, edukasi dan pemudahan akses pembayaran pajak sangat krusial, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini.

"Pajak ini sangat penting untuk pembangunan kita. Dengan semakin tingginya partisipasi dan ketaatan wajib pajak, kemampuan anggaran daerah untuk membiayai program-program pembangunan ke depan pun akan semakin kuat," ucapnya.