LKPP Perkuat Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Desa di Beltim

RRI.CO.ID, Belitung Timur – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat desa dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Upaya ini bertujuan mendorong terwujudnya desa mandiri dan desa antikorupsi.

Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Ari Sulindra, mengatakan kematangan PBJ didukung oleh tata kelola, kebijakan, dan sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pengadaan yang efektif di tingkat desa.

"Proses PBJ harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Pelaksanaannya juga perlu mengedepankan prinsip swakelola dan gotong royong," kata Ari, Jum'at, 19 Juni 2026.

LKPP juga mendorong Kabupaten Belitung Timur menjadi daerah percontohan dalam tata kelola PBJ desa. Komitmen tersebut dinilai telah terlihat dari keberhasilan Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar sebagai desa antikorupsi.

Sementara itu, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Kamarudin menyebut PBJ merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah. PBJ juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan PBJ di tingkat desa. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola," kata Kamarudin.

Menurut Kamarudin, kegiatan ini mendukung penyusunan pedoman kebijakan PBJ bagi BLUD. Kegiatan ini juga menyamakan pemahaman terkait implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.