RRI.CO.ID, Bangka - Rencana PT Gunung Mas Lestari (GML) untuk lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah 75 orang tenaga keamanan (security) perusahaan ditolak dan dipertanyakan Ketua DPRD Bangka, Jumadi.

Ditegaskan Ketua DPRD Bangka, Jumadi, kebijakan itu kurang tepat dalam kondisi ekonomi seperti saat ini memutuskan hubungan kerja kepada 75 karyawannya. Apalagi menurutnya pemutusan hubungan kerja dinilai aneh serta mengada ada.

"Karena 75 security ini saat ada demo di GML dianggap tidak bisa menghandel aksi tersebut. Kemudian alasan lainnya, banyak buah sawit yang hilang dicuri masyarakat dan security tidak bisa menjaganya," kata Jumadi kepada RRI, Selasa, 12 Mei 2026.

Jumadi menambahkan bahwa, jika PT. GML masih ngotot dengan keputusannya tetap mem PHK 75 security, DPRD akan segera mengambil sikap tegas

"Sebagai wakil rakyat tentu kita akan melakukan koordinasi dengan bupati, akan gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan hasil dari RDP merekomendasikan agar izin PT. GML tidak diperpanjang lagi. Pasalnya PT. GML habis masa periizinannya sampai tahun 2028," tegasnya.

Leboh jauh diungkapkan Jumadi, PT GML belum memenuhi kewajiban plasma. Hal ini harus menjadi pemikiran bagi pemerintah daerah.

Sementara, salah seorang karyawan PT. GML, sebut saja Mercy, mengaku sudah mendengar akan ada kebijakan pemberhentian karyawan tersebut. Namun dia berharap hal tersebut tidak terjadi, apalagi sampai menimpa dirinya.

"Kabarnya sih sudah kami terima, memang akan ada PHK 75 orang satpam PT. Tqpi mudah-mudahan ini tidak terjadi, apalagi itu termasuk nama saya juga, mau makan apa keluarga saya, pekerjaan lain juga tidak ada," ucapnya.

Pihak manajemen perusahaan PT GML hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban klarifikasi terkait hal ini.