RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) akan segera melaksanakan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hasil seleksi terbuka pada 9 Mei 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar.

Pelantikan ini menjadi sorotan karena mengusung konsep berbeda, yakni dilaksanakan di kawasan pulau. Selain itu, para pejabat yang dilantik juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab jabatan.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengatakan seluruh tahapan seleksi terbuka telah selesai dilaksanakan, termasuk penetapan nama-nama pejabat yang akan dilantik. Ia menjelaskan, seleksi terbuka JPT Pratama sebelumnya diikuti oleh puluhan peserta untuk mengisi tujuh jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.

“Seluruh proses seleksi sudah kita jalankan sesuai ketentuan. Nama-nama pejabat yang akan dilantik juga sudah ditetapkan berdasarkan hasil terbaik dari tahapan seleksi terbuka,” ujar Kamarudin, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, seleksi terbuka JPT Pratama sebelumnya diikuti oleh puluhan peserta untuk mengisi tujuh jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Dari setiap jabatan, telah ditetapkan tiga besar kandidat terbaik sebelum akhirnya dipilih satu nama untuk menduduki posisi tersebut.

Kamarudin menegaskan, pelantikan dengan konsep berbeda ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kegiatan di Pulau Buku Limau diharapkan menjadi simbol awal komitmen baru bagi para pimpinan OPD.

“Salah satu yang kami tekankan adalah komitmen penuh terhadap tugas sebagai kepala OPD, termasuk kedisiplinan dan kehadiran dalam setiap agenda pemerintahan. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung Timur, Hendri Yani, menambahkan bahwa penandatanganan pakta integritas menjadi bagian penting dalam pelantikan kali ini. Menurutnya, konsep pelantikan di Pulau Buku Limau diharapkan mampu memberikan kesan mendalam sekaligus memperkuat semangat pengabdian para pejabat yang dilantik.

“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi komitmen nyata para pejabat untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Hendri.