RRI.CO.ID, Bangka Selatan – Tata kelola pemerintahan desa (pemdes) harus terus diperkuat agar semakin transparan, partisipatif, tertib administrasi, disiplin anggaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi saat Rapat Koordinasi Sinergi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Desa serta Sosialisasi Desa Anti Korupsi di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

“Untuk itu saya berharap adanya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Wabup Debby, dalam keterangan yang diterima RRI, Jum’at, 1 Mei 2026.

Debby juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

“Saya minta aparatur desa terus meningkatkan kapasitas, mengelola keuangan secara transparan dan tepat sasaran, melibatkan masyarakat dalam pembangunan, memanfaatkan teknologi informasi, serta menghindari segala bentuk penyimpangan,” tegas Debby.

Sementara itu salah seorang peserta rakor, Ahmadi, menyampaikan jika di tengah kebijakan efisiensi anggaran, mendorong pemerintah desa diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah dinilai perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan potensi ekonomi desa yang sah dan berkelanjutan.

“Pemerintah desa harus mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat BUMDes, memanfaatkan aset desa secara produktif, meningkatkan layanan berbasis retribusi, serta mendorong digitalisasi pengelolaan PADes,” ucapnya.