RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin 27 April 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kamarudin Muten.

Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air.

"Otonomi daerah memberikan ruang luas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki," ujar Kamarudin.

Bupati Kamarudin menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat sejumlah kewenangan yang masih perlu diselaraskan, meskipun dari sisi anggaran daerah masih cukup terbantu oleh dukungan pemerintah pusat.

“Kalau soal keuangan, memang ada pemotongan dana transfer ke daerah, tapi kalau kita hitung, bantuan dari pusat juga cukup besar. Misalnya pembangunan SMA Unggul Garuda yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Namun demikian, Bupati menekankan bahwa ke depan pemerintah daerah harus terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam sektor strategis seperti kesehatan dan pendidikan. Ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Ke depan kita harus banyak komunikasi dengan pusat. Rencananya kami juga akan kembali berkoordinasi terkait persoalan kesehatan dan pendidikan, termasuk menyangkut tenaga PPPK Beltim,” katanya.

Sementara itu, salah satu PNS di lingkungan Pemkab Beltim, Tasya mengaku peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap ke depan kebijakan pemerintah daerah semakin berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai ASN, kami dituntut untuk semakin profesional dan responsif. Otonomi daerah ini memberi ruang bagi kami untuk berinovasi dalam pelayanan,” ungkapnya.