Pemkab Bangka Klaim Belanja Pegawai Tetap Terkendali dengan APBD Rp1,05 Triliun

RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp1,05 triliun masih mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan belanja pegawai.

Jumlah APBD itu mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,2 triliun.

Bupati Bangka Fery Insani menyebutkan, komposisi anggaran telah disusun secara cermat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan daerah, meski belanja pegawai daerah diatas 30 persen atau sekitar 41 persen.

Dengan perencanaan tersebut, belanja pegawai dinilai masih dalam batas aman dan terkendali. “Saya tau cara menaikkan pendapatan. Cuma karena ada moratorium, ada segala macam, pengurangan Transfer ke Daerah dan bagi hasil, ini ke semua daerah di Indonesia," ujar Fery, Senin, 30 Maret 2026.

Pengurangan pendapatan anggaran itupun termasuk terjadi pada moratorium Hak Guna Usaha (HGU).

“Kalau tidak banyak kita dapat duit dari perkebunan sawit yang mengajukan HGU,” ucap dia.

Diakui Fery, pihaknya telah melaksanakan rapat bersama perangkat daerah terkait, untuk menghitung postur kerangka besaran APBD yang menunjukkan, sangat cukup membiayai belanja pegawai, yaitu gaji, TPP, gaji PPPK, pembayaran outsourcing, serta honor kegiatan daerah.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Bangka Belitung, Darlan menyebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku pada April 2027.

Namun dia mengharapkan tidak terjadi PHK massal PPPK di Bangka Belitung. "Kami sudah sepakat dengan Ketua DPRD, Bappeda dan Bakuda, jangan sampai terjadi pengurangan atau pemberhentian PPPK," kata Darlan.

Dia menyayangkan jika terjadi PHK massal PPPK maka berdampak multi player effect dimana berimbas terhadap perekonomian daerah.

Selain itu juga Pemprov Bangka Belitung dan sejumlah daerah kabupaten / kota akan kekurangan pegawai sehingga bisa menggangu roda pemerintahan.