RRI.CO.ID, Bangka Selatan - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mrnggandeng Kejaksaan Negeri Bangka Selatan untuk mengiptimalkan pendapatan asli daerah dari sarang burung walet.

"Langkah kerjasama ini juga merupakan upaya bersama untuk mengoptimalkan potensi PAD dari sektor walet yang pertumbuhannya cukup pesat di Bangka Selatan," kata Dekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, dalam keterangan yang diterima RRI, Selasa, 3 Maret 2026.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan kedua pihak yakni fengan mengumpulkan para pengusaha sarang burung walet.

"Pemerintah daerah kini lebih mengedepankan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan edukasi, bukan penindakan. Untuk tahap awal, kegiatan ini menyasar 119 pengusaha walet yang berdomisili di Kecamatan Toboali," ujarnya.

Salah seorang pengusaha sarang burung walet di Toboali, Akiung, mengaku senang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Pemkab dan Kejari Bangka Selatan. Kegiatan seperti ini disebutnya sangat bermanfaat bagi dirinya sebagai pengusaha, terutama falam memahami hak dan kewajibannya selaku wajib pajak.

"Tentu senang ya, di sini kita mendapat edukasi soal pajak sarang burung walet, kita jadi lebih paham aturannya seperti apa. Sebagai pengusaha sarang burung walet kita juga ingin berkontribusi bagi daerah ini," ucap Akiung.

Potensi PAD dari sektor walet di Bangka Selatan sendiri saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Berdasarkan data Balai Karantina, produksi sarang burung walet pada 2024 tercatat mencapai 7 ton, sedangkan pada 2025 sebesar 5,9 ton.

Angka tersebut diperkirakan masih bisa lebih tinggi jika memperhitungkan jalur distribusi di luar Balai Karantina.

Dengan asumsi produksi 5 ton per tahun dan harga rata-rata Rp5 juta per kilogram, pajak sebesar 10 persen yang seharusnya masuk ke kas daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar pertahun. Namun realisasi pajak sarang burung walet saat ini baru menyentuh angka Rp100 juta lebih, sehingga masih jauh di bawah potensi yang ada. (Ril)