RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait teknis pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2026.
Kepala Bidang Perbendarahan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Bangka Belitung, Mimi Femiyanti mengatakan, setelah PMK itu diterima, barulah pemprov akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait THR tersebut.
"Setelah ada aturan dari pusat dan kita teruskan ke bawah, itu pasti akan kita cairkan berdasarkan yang telah disampaikan melalui PMK. Jadi biasanya kami baru berani mencairkan memang setelah ada aturan yang jelas, bukan hanya secara lisan," kata Mimi, Kamis 19 Februari 2026.
Mimi menjelaskan, untuk THR ASN akan diberikan haknya, mulai dari gaji pokok hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kalau total gaji per bulan itu, untuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ada di Rp 26 miliar. Gaji itu sudah termasuk tunjangan anak, istri, dan beras," ucapnya.
Ia berharap THR ASN ini dapat membantu mendorong perekonomian di masyarakat.
"Boleh dilihat kalau ke pasar-pasar, kalau PNS itu belum gajian, sepi. Karena urat nadi utama di kita nih, di Kepulauan Bangka Belitung itu masih mengharapkan tambang. Begitu posisi tambang merosot, jadi harapan penjual-penjual di pasar itu ya kepada PNS," katanya.
Diberitakan RRI.CO.ID pusat, Pemerintah menyiapkan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri sebesar Rp 55 triliun yang akan dicairkan awal Ramadan.
Angka ini naik jika dibanding alokasi anggaran THR tahun 2025 sebesar Rp 49,4 triliun.
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat dijumpai media setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026 seperti dilansir kantor berita Antara.
Pemerintah juga memproyeksikan belanja negara pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp 809 triliun. Anggaran tersebut termasuk percepatan program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.
Diberitaka terpisah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyebutkan belanja pemerintah memberi dampak besar terhadap ekonomi daerah.
“Salah satu langkah yang dapat memberikan dampak besar di awal adalah percepatan belanja. Ketika masing-masing unit memiliki program dan menyusun rencana percepatan kegiatan, maka secara otomatis akan terjadi percepatan belanja,” kata Kakanwil DJPb Babel, Syukriah HG dalam diseminasi kajian fiskal regional dan kinerja APBN 2025 di Kanwil DJPb, Kamis 22 Januari 2026.
Syukriah mengatakan, belanja pegawai ini akan sangat baik bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada instansi jangan ragu untuk melangkah.
“Kita juga ingin memberikan contoh kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak harus menunggu sampai akhir tahun. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal, mari kita laksanakan di awal,” katanya.
Bahkan pertumbuhan ekonomi, baik pada triwulan pertama, kedua, hingga ketiga, sangat bergantung pada belanja pemerintah.