RRI.CO.ID ,Sungailiat - Program perhutanan sosial menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong kemandirian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini mengemuka dalam dialog “Lestari Alam” yang disiarkan Pro 1 RRI Sungailiat, menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Babel.

Penyuluh Kehutanan Madya Dinas LHK Babel, Darman Suriah, S.Hut., yang hadir langsung di studio menjelaskan bahwa perhutanan sosial memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis hutan.

“Melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, dan tanaman obat, tanpa merusak ekosistem. Ini menjadi solusi agar hutan tetap lestari, masyarakat pun sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PDAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas LHK Babel, Oktedy Andryansah, S.Hut., M.Si., yang bergabung melalui sambungan telepon menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong kelompok masyarakat untuk aktif mengajukan izin pengelolaan hutan sosial, termasuk dalam skema hutan konservasi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pengelolaan hutan konservasi oleh masyarakat. Di antaranya adalah terbentuknya kelompok tani hutan (KTH), memiliki struktur organisasi yang jelas, menyusun rencana kerja, serta mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

“Selain itu, masyarakat juga harus menunjukkan komitmen menjaga kelestarian kawasan, tidak melakukan perambahan liar, serta siap menjalankan prinsip konservasi dalam setiap aktivitas pengelolaan,”Ungkap.

Dialog ini juga menghadirkan partisipasi pendengar. Zulfaizar warga Sengir, menyampaikan harapannya agar sosialisasi program perhutanan sosial semakin diperluas hingga ke desa-desa. “Kami di desa sebenarnya tertarik, tapi masih banyak yang belum paham prosedurnya. Semoga ada pendampingan langsung,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Menanggapi hal tersebut, Okytedy menegaskan bahwa pihak Dinas LHK Babel terus membuka ruang pendampingan dan edukasi bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, program perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Babel.