RRI.CO.ID,Sungailiat - Wacana penerapan sistem pendaftaran haji berbasis real-time dengan mekanisme “siapa cepat dia dapat” atau War kembali memantik perdebatan publik. Skema yang digadang-gadang mirip dengan pembelian tiket konser ini dinilai membawa konsekuensi besar, terutama bagi aksesibilitas calon jemaah dari berbagai lapisan masyarakat.

Ketua KBIHU Al-Munawwaroh Yayasan Masjid Agung Sungailiat, Ir. H. Kemas Arfani Rahman, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, sistem seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan baru yang justru merugikan masyarakat luas.

“Secara umum tidak setuju karena kita sudah tahu bagaimana manajemen pertiketan yang berlaku di negeri ini masih sangat crowded, artinya justru akan menyusahkan masyarakat,” ujarnya. Ia menilai, kesiapan infrastruktur dan sistem digital di Indonesia belum sepenuhnya mampu mendukung mekanisme yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan tinggi.

Lebih lanjut, Kemas Arfani menyoroti ketimpangan akses teknologi di tengah masyarakat. Tidak semua calon jemaah memiliki kemampuan atau fasilitas untuk mengakses sistem berbasis aplikasi secara optimal, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan baru.

“Kita tahu bahwa tidak seluruh masyarakat kita melek teknologi informasi. Justru akan menimbulkan masalah baru, yaitu akan didominasi oleh masyarakat yang lebih mampu secara finansial, yang bisa berkali-kali berhaji,” tambahnya.

Ia menilai, sistem pendaftaran haji yang berjalan saat ini sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah, kata dia, telah mulai melakukan berbagai pembenahan, termasuk rencana penyediaan Kampung Haji di Tanah Suci serta pembentukan kementerian khusus yang menangani haji dan umrah.

Namun demikian, ia menekankan bahwa perbaikan seharusnya difokuskan pada aspek pelaksanaan dan kualitas sumber daya manusia. “Yang masih perlu mendapat perhatian adalah pembuat kebijakan pelaksananya saja yang perlu dibenahi, dengan orang-orang yang berkompeten, profesional, dan takut dengan dosa,” Ungkapnya.

Sementara itu, tanggapan dari masyarakat juga menunjukkan kekhawatiran serupa. Azadin, salah satu pendengar dari Bangka Tengah, mengaku sistem real-time seperti ini berpotensi memicu kepanikan dan persaingan tidak sehat di kalangan calon jemaah.

“Kalau seperti rebutan tiket konser, rasanya kurang tepat untuk ibadah haji. Ini kan ibadah yang perlu kesiapan matang, bukan sekadar cepat-cepatan. Takutnya nanti banyak yang gagal hanya karena faktor teknis,” ungkap Azadin.

Wacana ini pun menjadi pengingat bahwa transformasi digital dalam layanan publik, termasuk penyelenggaraan haji, perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesiapan sistem, serta kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh.