KBRN, Pangkalpinang : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhtar Motong memberikan sejumlah pokok pikiran (Pokir) tentang pertumbuhan ekonomi Babel di 2025 ini.
Muhtar optimis ekonomi Babel dapat tumbuh lebih baik lagi, apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan regulasi yang dibutuhkan.
"Karena Kepulauan Bangka Belitung ini adalah bumi yang kaya raya, buktinya kita dikorupsi dalam kasus tata niaga timah sebesar Rp 300 triliun, jumlah yang sangat fantastis, Pemda harus mengawal dana ini kemana larinya, agar kita dapat menyerapnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemakmuran masyarakat Bangka Belitung," kata Muhtar, Selasa (7/1/2025).
Di antara 10 pokok pikirian itu, dia meminta Pemda harus punya progres selain pertambangan timah seperti seperti komoditi unggulan lainnya, seperti perkebunan lada, perkebunan sawit dan perkebunan karet secara besar-besaran oleh pemerintah.
"Juga ada protect dan insentif, perbaikan on farm dan off farm nya, sebaiknya Pemda segera bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian, analisis situasi saat ini antaranya, ketergantungan sawit," ujarnya.
Selain itu, Pemda harus menjadi jembatan emas bagi hilirisasi timah dan sawit. Menurut Muhtar, sawit saat ini tidak lagi dikirim dalam bentuk CPO keluar daerah, justru CPO dari luar daerah masuk ke Belitung seperti dari Kalimantan, kemudian diolah menjadi minyakgoreng di Belitung, hal tersebut menurutnya juga perlu dilakukan di komoditas timah.
"Timah nanti keluar Bangka Belitung tidaklagi dalam bentuk bijih timah namun sudah menjadi batangan, dengan catatan bukan home industri atau industri rumahan karena gampang untuk disalah gunakan," katanya.
Terpisah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) , akan melakukan transformasi ekonomi yang dimulai dari sektor pertambangan hingga non pertambangan, untuk membangkitkan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Bangka Belitung Sugito pada rapat koordinasi terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Babel di DPRD Babel, Senin (6/1/2025).
"Selain itu juga kita akan mengoptimalkan terkait dengan kepariwisataan dan industri kreatif, ekonomi kreatif di dalamnya termasuk UMKM dan sebagainya," ujar Sugito.
Selain itu Pemprov Babel juga telah melakukan rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung, guna menentukan berbagai kebijakan jangka pendek hingga jangka menengah.
"Kalau jangka menengah bagaimana aspek kebijakan nanti, lalu dukungan politik termasuk mungkin evaluasi secara kelembagaan dan sebagainya," ucapnya.
Sedangkan untuk jangka pendek, merujuk pada program Presiden Republik Indonesia yakni makan bergizi gratis yang akan digulirkan pada tahun ini.
Sugito mengatakan terdapat satu poin yang perlu diperhatikan yakni, Kementerian Desa yang mengamanahkan dana desa 20 persennya minimal untuk ketahanan pangan.
"Nah itu kalau kita menerima Rp 299 miliar kalau 20 persen, berarti itu berarti sekitar Rp 60 miliar itu akan berputar di Kepulauan Bangka Belitung," katanya.