RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, mengatakan komitmen Pemkot Pangkalpinang untuk merealisasikan aspirasi masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“Di sinilah kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Apa yang benar-benar dibutuhkan akan kita wujudkan secara bertahap,” ujar Dessy, Senin 16 Februari 2026.

Tingginya partisipasi dinilai Dessy sebagai cerminan keseriusan bersama dalam menentukan arah pembangunan wilayah. Untuk itu, pentong baginya ruang diskusi seperti musrenbang untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menyelaraskannya dengan kondisi fiskal daerah.

Disampaikannya, keterbatasan realisasi program tidak terlepas dari tekanan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2025, Pemkot Pangkalpinang menghadapi defisit yang diperparah pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir Rp200 miliar.

"Meski demikian, Pemkot tidak tinggal diam. Selain mengoptimalkan APBD, Pemkot juga membuka peluang dukungan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di kawasan Pangkalbalam, serta bantuan pemerintah provinsi dan pusat," ucapnya.

Berdasarkan evaluasi musrenbang sebelumnya, persoalan yang paling sering disuarakan warga masih berkutat pada infrastruktur dasar, seperti penerangan jalan umum, kondisi jalan dan jembatan, hingga drainase.

Sementara itu, Camat Pangkalbalam Purnamawan, melaporkan rangkaian musrenbang telah dimulai sejak Januari 2026 melalui pra-musrenbang dan Musrenbang tingkat kelurahan. Seluruh hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam forum kecamatan sebagai bentuk pengakomodasian aspirasi masyarakat lintas sektor.

“Forum ini menjadi wadah penyelarasan kebutuhan masyarakat dengan rencana pembangunan daerah, baik di bidang fisik, kesehatan, pendidikan, maupun sektor lainnya,” katanya.