RRI.CO.ID, Sungailiat - Momentum Peringatan Hari Work From Home (WFH) Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 April menjadi refleksi penting bagi sistem birokrasi di Indonesia. Di tengah peringatan global ini, pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung kini mulai menyelaraskan juga kebijakan pusat dengan menerapkan konsep WFH untuk meningkatkan efisiensi dan transformasi digital.

Secara historis, Hari WFH Sedunia atau Global Work From Home Day diluncurkan pada tahun 2019 sebagai kampanye untuk mengapresiasi fleksibilitas kerja jarak jauh. Meskipun istilah WFH meledak saat pandemi COVID-19, konsep ini sejatinya sudah berakar sejak tahun 1973 ketika istilah telecommuting diperkenalkan oleh insinyur NASA, Jack Nilles. Kini, peringatan tersebut bukan sekadar perayaan, melainkan evaluasi atas disiplin dan produktivitas di luar kantor.

Tejo, salah satu pendengar setia RRI Sungailiat, menilai sejarah panjang WFH ini seharusnya membuat birokrasi makin matang, namun ia tetap menyoroti kesiapan infrastruktur di daerah.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

"Hari WFH ini pengingat bahwa kerja tidak harus di gedung. Tapi dengan pemda yang sekarang mulai terapkan WFH mengikuti pusat, harapan saya tanggung jawab ke masyarakat jangan lepas. Jangan sampai alasan lokasi bebas malah bikin urusan warga terhambat, atau parahnya waktu dimanfaatkan untuk liburan karena 'Long weekend ', Jumat, Sabtu, Minggu libur, sedap betul itu," ujar Tejo disertai tawa dalam interaksi di programa RRI Pro4, Jumat (10/April/2026).

Senada dengan itu, Alim, salah satu pegawai pemerintah daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, yang juga pendengar setia RRI Pro 4 Sungailiat, menganggap WFH saat ini adalah tuntutan zaman.

"Bagi saya peringatan Hari WFH adalah simbol kepercayaan. Saat ini pemda memang sedang mengadopsi WFH sesuai arahan pemerintah pusat untuk efisiensi melalui transformasi budaya kerja digital. Tantangannya adalah ASN harus membuktikan kalau bekerja dari mana saja tetap bisa mencapai target kinerja di sistem pelaporan. Ini butuh kesadaran yang bertanggung jawab dari individu ASN nya. Itu yang penting" ungkap Alim.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri telah mulai memperkuat kebijakan kerja fleksibel ini, salah satunya dengan pemberlakuan WFH setiap hari Jumat bagi ASN untuk efisiensi energi dan operasional. Melalui integrasi teknologi, pemda berupaya memastikan kualitas layanan publik di Kepulauan Bangka Belitung tetap terjaga meski pegawai tidak berada di belakang meja kantor.