Regio 80, Rebutlah Langit RI

  • 25 Jun 2026 14:31 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Ke mana perginya teknologi tinggi (hi-tech) kita? Pertanyaan genting ini layak diulang-ulang menjelang 81 tahun Indonesia merdeka.
  • Ruang udara yang menjadi lambang kedaulatan republik kepulauan terbesar di dunia justru dipenuhi produk asing.
  • Pertanyaannya, akankah kita sebagai pemilik negeri merelakan langit Indonesia terus dikuasai asing?

.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)

KE mana perginya teknologi tinggi (hi-tech) kita? Pertanyaan genting ini layak diulang-ulang menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Adakah para elite, teknokrat, dan insinyur terbaik negeri ini mampu menjawab arahnya? Lihatlah betapa dirgantara kita kini telanjur dikuasai industri asing, mulai dari Boeing, Airbus, hingga ATR buatan Prancis-Italia.

Dua dekade lalu, Belanda bahkan pernah berjaya melalui Fokker, perusahaan yang didirikan Anton Herman Gerard Fokker, kelahiran Kediri pada 6 April 1890. Dari Inggris hadir Vickers Viscount, Hawker Siddeley, hingga Lockheed L-1011 TriStar, sedangkan Amerika menghadirkan pesawat angkut legendaris Lockheed Martin C-130 Hercules.

Berbagai landasan pendek di wilayah terpencil dan tersulit Indonesia juga hampir sepenuhnya didominasi pesawat buatan luar negeri. Satu-satunya yang sempat menyelip adalah produk PT Dirgantara Indonesia (PTDI), seperti CN-235, N-219, dan N-250 Gatotkaca. Kebanggaan negeri ini seolah dikeroyok produk Amerika, seperti Cessna 172, Cessna 208 Caravan, Piper PA-28, Piper PA-34, hingga Beechcraft King Air. Dari Kanada hadir De Havilland DHC-6 Twin Otter dan Bombardier Dash 8 yang dioperasikan Wings Air serta TransNusa.

Eropa menghadirkan armada terbesar melalui ATR 42 dan ATR 72 buatan Prancis-Italia. Begitu dominannya hingga dijuluki "raja turboprop regional". Pesawat ATR digunakan oleh Wings Air, TransNusa, Citilink, hingga Garuda Indonesia. Untuk kategori pesawat turboprop bermesin tunggal, Swiss menghadirkan Pilatus PC-12 yang digunakan Susi Air.

Pesawat lainnya ialah Let L-410 buatan Ceko, BAE Jetstream buatan Inggris, dan yang terbaru Harbin Y-12 buatan Tiongkok. Alhasil, langit Nusantara kini berada dalam dominasi Cessna, Twin Otter, dan ATR (Avions de Transport Régional). ATR sendiri berdiri pada 1981 sebagai perusahaan patungan Aérospatiale (Prancis) dan Aeritalia (Italia).

Terdepak dari PSN

Tidakkah kondisi ini menyesakkan dada? Ruang udara yang menjadi lambang kedaulatan republik kepulauan terbesar di dunia justru dipenuhi produk asing. Masihkah tersisa ruang bagi pesawat rancangan terbaru BJ Habibie dan Ilham Habibie, yakni Regio R-80, untuk menunjukkan reputasinya menyusul keberhasilan CN-235? Akankah prestasi teknologi tinggi yang pernah dibuktikan melalui N-250 Gatotkaca dibiarkan terkubur?

Lanskap industri penerbangan dunia memang belum banyak berubah. Pasar masih dikuasai Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus, konsorsium Eropa yang melibatkan Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris. Namun, Ilham Habibie memperkirakan pesawat modern rancangan Tiongkok akan segera menyodok dominasi tersebut.

Hebatnya, Tiongkok membangun industri dirgantara dari hulu hingga hilir, sebagaimana mereka membangun industri kendaraan listrik. Negeri itu mampu mengembangkan mesin pesawat sendiri sehingga mulai mengusik dominasi Rolls-Royce Trent, Pratt & Whitney, General Electric, dan CFM International.

Jejak Regio R-80 masih hangat di meja rancang bangun. Namun, alih-alih terwujud, pesawat turboprop hemat avtur itu justru terkulai sebelum mekar. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek R-80 sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, status PSN R-80 dicabut karena dinilai tidak dapat diselesaikan dalam lima tahun. Sebelum keputusan itu diambil, Ilham Akbar Habibie sempat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat itu, pemerintah meminta proyek R-80 dapat diselesaikan pada akhir 2024.

Ilham tetap bertekad melanjutkan pengembangan R-80 meski telah keluar dari daftar PSN. Sejak awal, proyek ini memang tidak menggunakan dana pemerintah, melainkan dibiayai oleh keluarganya. Yang dibutuhkan bukanlah investasi langsung dari negara, melainkan dukungan pemerintah untuk membuka jalan mendapatkan investor.

R-80 bahkan sempat mencoba menggalang dana masyarakat melalui skema urun dana. Namun, langkah itu jelas tidak cukup karena pengembangan pesawat terbang mustahil sepenuhnya mengandalkan swasta. Pemerintah harus berpihak seperti Tiongkok atau membangun konsorsium sebagaimana Airbus agar mampu menyaingi Boeing. R-80 dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) bersama PT Dirgantara Indonesia, dengan persiapan yang dimulai sejak 2013.

Eksodus Para Ahli

Meredupnya semangat mengejar teknologi tinggi juga dibarengi eksodus sumber daya manusia terbaik yang telah dididik, dilatih, dan dibiayai negara. Mereka berpindah ke berbagai industri dirgantara di Amerika Serikat maupun Eropa. Padahal, mereka merupakan aset kecerdasan Indonesia yang telah siap menghasilkan karya kelas dunia.

Pesawat terbang merupakan salah satu pencapaian teknologi tertinggi dalam industri kedirgantaraan. Dari sisi akademik maupun rekayasa, pesawat komersial dan militer adalah contoh sempurna integrasi ilmu pengetahuan tingkat lanjut, mulai dari aerodinamika, material maju, sistem kendali, avionika, mesin jet, struktur komposit, kecerdasan buatan, hingga manufaktur presisi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan penguasaan teknologi dirgantara untuk memperkuat pertahanan, membangun kemandirian industri, sekaligus membuka peluang riset yang dapat diterapkan pada pesawat komersial, drone, hingga wahana riset atmosfer.

Sayangnya, transisi politik dan perubahan arah kebijakan industri membuat program jangka panjang, seperti pengembangan pesawat komersial maupun satelit, sulit mencapai skala komersial yang berkelanjutan. Ekosistem dirgantara nasional akhirnya lebih banyak bertumpu pada bisnis *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO), yang dinilai lebih cepat menghasilkan keuntungan.

Mandeknya pengembangan teknologi dirgantara juga dipengaruhi keterbatasan pendanaan riset serta belum adanya kesinambungan kebijakan visioner lintas pemerintahan. Fokus industri nasional bergeser menjadi lebih pragmatis, yakni memperkuat layanan perawatan pesawat melalui PT Dirgantara Indonesia dibanding mengejar penguasaan teknologi kedirgantaraan tingkat tinggi sebagaimana pada era 1990-an.

Padahal, industri dirgantara membutuhkan investasi puluhan triliun rupiah dan komitmen jangka panjang. Sementara itu, kapasitas anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada lompatan inovasi tersebut.

Anton Fokker telah lama tiada. BJ Habibie pun telah berpulang. Kini Ilham Habibie berusaha melanjutkan cita-cita itu. Pertanyaannya, akankah kita sebagai pemilik negeri merelakan langit Indonesia terus dikuasai asing?

Saatnya nasionalisme tidak berhenti pada slogan dan pidato. Nasionalisme harus diwujudkan melalui kerja keras, keberanian berinvestasi, dan tekad membangun kembali kedaulatan dirgantara Indonesia lewat pencapaian teknologi tinggi.***

Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....