LONJAKAN kasus penyakit menular di berbagai daerah belakangan ini menjadi alarm penting bagi ketahanan sistem kesehatan Indonesia. Peningkatan kasus suspek campak pada awal tahun 2026 menunjukkan bahwa tantangan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek medis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan kesehatan.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh kapasitas sistem kesehatan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif kebijakan publik, ketahanan sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit, tenaga kesehatan, atau kecanggihan teknologi medis. Ketahanan sistem kesehatan juga sangat bergantung pada faktor sosial, terutama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan program kesehatan pemerintah.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan wilayah yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan layanan kesehatan yang merata. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena yang patut menjadi perhatian serius, yakni meningkatnya keraguan sebagian masyarakat terhadap program imunisasi dan vaksinasi.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor utama. Pertama, ketimpangan akses layanan kesehatan di berbagai daerah.

Banyak wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis, maupun layanan kesehatan primer yang memadai. Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan akses layanan, kepercayaan terhadap sistem kesehatan pun cenderung melemah.

Kedua, tantangan komunikasi kebijakan kesehatan. Dalam era media sosial saat ini, informasi berkembang sangat cepat.

Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar memiliki dasar ilmiah yang kuat. Disinformasi tentang vaksin, obat-obatan, maupun kebijakan kesehatan sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah.

Ketiga, munculnya berbagai polemik dalam pengelolaan kebijakan kesehatan nasional. Perdebatan mengenai berbagai kebijakan kesehatan sering kali terjadi di ruang publik tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat.

Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem kesehatan tidak berjalan secara solid. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini memang nyata terjadi di tengah masyarakat.

Ketika saya menjabat sebagai Wali Kota Pariaman pada periode 2018–2023, berbagai isu berkembang di tengah masyarakat terkait program imunisasi. Dalam beberapa kesempatan bahkan muncul narasi yang digemakan oleh sebagian tokoh masyarakat bahwa imunisasi bukan semata bertujuan untuk kesehatan.

Ada yang beranggapan bahwa imunisasi memiliki tujuan lain yang bersifat nonkesehatan. Misalnya untuk melemahkan generasi tertentu atau bahkan menyisipkan penyakit tertentu melalui vaksin.

Narasi semacam ini berkembang di tengah masyarakat dan sering kali menyebar dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Situasi tersebut tentu sangat menyulitkan para tenaga kesehatan di lapangan dalam menjalankan program imunisasi nasional.

Saya pernah menyaksikan langsung bagaimana beberapa orang tua datang ke sekolah dalam keadaan marah setelah mengetahui anak mereka telah diimunisasi. Mereka merasa khawatir karena telah mendengar berbagai informasi yang keliru mengenai vaksin yang beredar di masyarakat.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam program imunisasi sebenarnya bukan hanya persoalan logistik atau ketersediaan vaksin, tetapi juga persoalan komunikasi publik dan kepercayaan masyarakat.

Dalam teori kebijakan publik, kepercayaan publik merupakan salah satu modal sosial yang sangat penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan kesehatan sebaik apa pun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Program imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam sejarah kesehatan global. Berbagai penyakit berbahaya seperti polio, campak, dan difteri dapat dikendalikan bahkan dieliminasi melalui cakupan imunisasi yang tinggi.

Namun keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat menurun, cakupan imunisasi juga akan menurun.

Akibatnya, penyakit yang sebenarnya sudah dapat dikendalikan berpotensi muncul kembali.

Dalam konteks inilah lonjakan kasus penyakit menular seperti campak seharusnya menjadi momentum refleksi bagi sistem kesehatan nasional.

Persoalan ini perlu dilihat secara lebih komprehensif, bukan hanya sebagai masalah kesehatan semata, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik.

Pengalaman di daerah menunjukkan bahwa persoalan kesehatan masyarakat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan tingkat literasi publik terhadap kebijakan kesehatan.

Karena itu, dari perspektif kebijakan publik setidaknya ada tiga langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, memperkuat kembali sistem pelayanan kesehatan primer.

Puskesmas harus menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, promosi Kesehatan. Yang tak kalah penting terkait edukasi masyarakat.

Kedua, memperbaiki komunikasi kebijakan kesehatan. Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis bukti ilmiah agar masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang benar.

Ketiga, membangun kembali kepercayaan publik melalui pendekatan sosial dan budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki struktur sosial yang kuat, tokoh adat dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.

Karena itu, komunikasi publik mengenai imunisasi perlu secara serius menyasar tokoh-tokoh adat dan tokoh agama pada tingkat nasional yang kemudian diikuti oleh pendekatan serupa di tingkat daerah. Ketika para tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai pentingnya imunisasi, mereka dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan vaksinasi, maka program imunisasi nasional akan lebih mudah mencapai targetnya. Lebih dari itu, upaya ini juga penting untuk memastikan bahwa penyakit-penyakit yang semestinya sudah dapat dikendalikan bahkan dieliminasi tidak kembali muncul di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, ketahanan sistem kesehatan bukan hanya soal rumah sakit, tenaga medis, atau teknologi kesehatan. Ketahanan sistem kesehatan adalah soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan publik, kebijakan kesehatan sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif.

Oleh: Dr. Genius Umar

(Dosen Kebijakan Publik Universitas Negeri Padang, analis kebijakan publik, dan mantan Wali Kota Pariaman periode 2018–2023)