TOPIK panas minggu ini adalah bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lembaga ini inisiatif Trump. Katanya untuk mengarsiteki stabilitas baru di tanah Palestina, menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza.

Sebagai anggota BoP kita diminta setor dana USD1 miliar atau hampir Rp17 triliun. Dana ini dijanjikan dipakai memulihkan kerusakan fisik di Gaza. Sebuah jumlah yang tidak kecil, di tengah sempitnya ruang fiskal APBN. Dana ini juga belum resmi masuk belanja APBN, sehingga bersifat diskresi Presiden. Menkeu Purbaya mengatakan siapkan dana itu melalui pos Hankam. 

Meski bertujuan mulia membela Palestina, tak urung langkah ini mengundang debat. Kehadiran dan pengaruh Indonesia diakui sangat signifikan dan ditunggu Negara Islam di dunia. Tetapi benarkah ada ketulusan hati, terutama dari Trump sebagai chairman, untuk membangun jalan damai di Palestina. 

Padahal Israel memastikan tidak akan ada Negara Palestina, tanpa didahului perlucutan senjata Hamas. Dan, terbukti Israel tetap mengebom dan membunuh warga sipil hanya beberapa hari sesudah BoP terbentuk. 

Jadi sebenarnya untuk apa kita bergabung? Soal inilah yang wajib dijelaskan Presiden dan DPR-RI kepada masyarakat luas, sebagai bentuk ‘disclosure’ publik.  Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas, minta pemerintah waspada terhadap "akal bulus" Donald Trump dan Benjamin Netanyahu di balik pembentukan dewan tersebut. 

Tak seharusnya kita dibebani biaya rekonstruksi. Tanggung jawab moral dan finansial untuk membangun kembali Gaza seharusnya berada di Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang telah menghancurkan.

Ia meragukan masa depan kedaulatan Palestina di bawah skema ini. Adakah jaminan Israel akan menyerahkan Gaza dan mengakui kemerdekaan Palestina setelah pembangunan selesai. 

Ia yakin tidak akan ada tanah yang akan diserahkan kembali. AS dan Israel bercita-cita mendirikan negara Israel Raya yang wilayahnya meliputi seluruh Palestina, sebagian Mesir, Saudi, Irak, hingga Suriah dan Yordania

Gantikan PBB

BoP awalnya digagas Trump sebagai bagian rencana gencatan senjata di Gaza. Semula dirancang untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza pascaperang. 

Ternyata mandat forum ini meluas menjadi organisasi internasional yang menangani stabilitas dan perdamaian di wilayah-wilayah konflik dunia. Dalam draf piagam yang beredar di media, BoP disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. 

Trump akan menjabat sebagai ketua dewan (chairman) secara tidak terbatas, menyebut forum ini sebagai langkah besar dalam diplomasi global. BOP akan berada di atas Dewan Eksekutif Pendiri. 

Eksekutif itu diisi tokoh-tokoh penting pemerintahan Trump, seperti menantu Trump Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Trump menyebut Gaza sebagai "sebidang properti yang indah", cermin pikiran dari latar belakangnya sebagai pebisnis properti.

Pernyataan Trump bahwa BoP mungkin akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menimbulkan kekhawatiran luas, karena dianggap berpotensi melemahkan peran PBB yang sudah 80 tahun menjaga perdamaian dunia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut BoP atau Dewan Perdamaian Gaza memuat kewenangan sangat luas dan berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam tatanan hukum internasional. Bab I Piagam mencakup upaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah, serta mengamankan perdamaian di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. 

Cakupan ini bahkan dapat menyaingi mandat Dewan Keamanan  PBB yang secara resmi memiliki tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di sana tersirat posisi ganda Donald Trump yakni menjabat sebagai Chairman,  sekaligus perwakilan pertama Amerika Serikat.

Kedudukan Chairman juga tidak dapat digantikan kecuali Trump mengundurkan diri secara sukarela atau dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas melalui suara bulat Dewan Eksekutif. Lucunya pengganti Chairman pun harus pihak yang ditunjuk langsung Chairman itu sendiri. 

Ini menjadikan pribadi Trump sebagai penguasa tunggal dalam BoP. Ia ingin mendudukkan dirinya dengan predikat, “Aku adalah Dunia.”

Mendikte Gajah

Presiden Prabowo sendiri menegaskan, kebijakan nonblok tetap dijaga dengan tidak berpihak kepada kekuatan negara tertentu. Tetapi itu juga tak mudah, karena kalau terjadi apa-apa pada kita, tidak akan ada yang membantu.  Selama pemerintahan Jokowi, kita cenderung mendekat ke Tiongkok dalam banyak hal, bahkan juga ke Rusia. Inipun berlanjut pada awal Presiden Prabowo.

Trump tahu ke mana Indonesia mendekat. Karenanya sangat relevan jika Indonesia harus segera dibawa ke masalah Gaza, sebagai negara muslim terbesar yang punya pengaruh penting global. 

Dengan kehadiran kita di BoP, Trump dan Amerika bersedia menggelar karpet merah, asalkan tidak kehilangan ‘rekan diplomasi’ yang berpengaruh. Namun di dalam negeri masyarakat belum tentu menerima berbagai penegasan, bahwa kebijakan luar negeri kita bisa saja tergoyah. 

Setidaknya ada tiga gajah yang berebut pengaruh di dunia: Amerika, Rusia, Tiongkok. Uni Eropa yang dihuni negara-negara kalem dan makmur, terkesan tak ambil peduli. 

Begitu pun benua kecil di timur yaitu Australia dan Selandia Baru, nikmat berada jauh dari radius geopolitik konflik. Benua hitam Afrika sibuk dengan pembangunan dan mengejar kemakmuran baru.

Sementara geopolitik Asia Tenggara dan Indonesia di dalamnya, sangatlah seksi bagi tiga gajah yang aktif bertarung. Jangan sampai kita bernasib seperti pelanduk yang terjepit di tengahnya. Seekor pelanduk yang cerdik, bukan hanya selamat dari jepitan, bahkan bisa ‘mendikte dan memanfaatkan’ para gajah.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)