Teguran Keras Galodo dan Rob

GALODO telah meluluhlantakkan separuh Pulau Sumatra. Banjir bandang penuh lumpur dan kayu itu masih terjadi lagi minggu ini dan mungkin minggu depan. Kesiagaan apapun seakan tak berdaya menghadapi murka alam.

Bukit terkelupas. Sungai menebar maut dengan menyeret ribuan batang kayu. Anehnya kayu itu berupa balok gelondongan, bukan kayu atau ranting yang berdaun.

Ini bukti hutan tropis sepanjang deretan Bukit Barisan telah lama dibabat. Para perambah hutan belum sempat mengangkut kayunya, terburu disapu banjir.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban terdampak galodo di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, adalah 836 meninggal, hilang 518 orang, terluka 2.700 orang.

Di Aceh 325 orang meninggal dan 170 orang hilang. Di Sumut 311 meninggal dan di Sumbar 200 orang. Hingga Kamis sore kemarin total kerusakan di tiga provinsi ini sebanyak 10.500 rumah, 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, dan 295 jembatan putus.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat setidaknya ada tujuh perusahaan yang punya izin beroperasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru di Tapanuli Selatan. Hulu DAS ini merupakan wilayah hulu banjir bandang bermula di Sumatra Utara.

Perusahaan itu mengubah jutaan hektare wilayah hutan menjadi perkebunan kayu rakyat, perkebunan sawit, tambang emas, hingga pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas itu tak secara langsung dirasakan masyarakat lokal. Sebaliknya, menjadi penyebab rusaknya fungsi hutan menampung air hujan.

Kekerasan Perlahan

Pemerintah dinilai tidak transparan dalam menginformasikan dan mengawasi proses sebuah perusahaan mengantongi izin perkebunan hingga pertambangan. Pemerintah cenderung membela perusahaan, yang menguatkan terjadinya kekerasan perlahan (slow violence) saat ini maupun yang akan datang.

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dinilai Walhi sebagai contoh kebijakan di masa lalu yang berkontribusi terhadap kekerasan perlahan banjir bandang. Pembangunan PLTA juga berisiko membelah jantung habitat orang utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Proyek tetap berlanjut karena dibalut narasi ‘sudah memenuhi segala perizinan’.

Walhi juga menegaskan Sumatra termasuk salah satu pulau dengan angka kehilangan hutan terbesar di Tanah Air. Kementerian Kehutanan boleh saja membantah anggapan itu dengan menyebut kayu-kayu yang terbawa air bah merupakan kayu lapuk dan sudah lama. Namun tetap saja, menimbulkan bencana dahsyat.

Konsep ‘slow violence’ diperkenalkan akademisi Princeton University, Rob Nixon. Ia menggambarkan pembiaran kerusakan lingkungan oleh negara adalah kekerasan, yang bekerja secara perlahan, tidak kasat mata, tetapi terus menumpuk hingga akhirnya meledak menjadi bencana mematikan.

Ini berbeda dengan kekerasan langsung, misalnya penganiayaan ataupun intimidasi. Konsep ini membantu kita menggeser cara pandang terhadap bencana banjir bandang di Sumatra. Banjir seakan terlihat sebagai peristiwa yang tidak terjadi secara alamiah.

Galodo dipicu perbuatan manusia. Buktinya daya hancurnya sangat besar melebihi bencana hidrometeorologi sebelumnya. Di Aceh, daya rusak banjir bahkan dianggap sebagai “tsunami kedua” seperti bencana 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang.

Lebih dari 50 tahun wilayah Aceh dan Sumatra Utara tidak punya riwayat banjir bandang separah ini. Penyebab lain pascareformasi 1998 investasi di sektor ekstraksi sumber daya alam dimudahkan pemerintah, dengan mengubah berbagai aturan. Secara kasat mata kita bisa menyaksikan perkembangan cepat kebun sawit dan juga berbagai tambang di lembah sepanjang Bukit Barisan maupun Leuser.

Terancam Rob

Sumatra diremuk galodo atau banjir. Pulau Jawa pun terancam anomali cuaca sepanjang 29 November-15 Desember ini. Direktorat Meteorologi Maritim BMKG mengingatkan banjir pesisir (rob) yang dapat terjadi di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Fenomena ini dipicu dua peristiwa astronomi penting: fase perigee, yaitu jarak terdekat bulan dengan bumi dan bulan purnama yang terjadi 4 Desember kemarin. Kedua peristiwa ini meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

Rob mengintai wilayah pesisir di Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Beberapa wilayah yang akan mengalami rob tinggi di antaranya:

• Pesisir Aceh: Terjadi 5-10 Desember 2025 di Kota Meulaboh, Bireun, dan Lhokseumawe.
• Pesisir Jakarta: Terjadi 2-10 Desember 2025 dan 16-24 Desember 2025 di beberapa lokasi seperti Kamal Muara, Ancol, Kapuk Muara, dan Tanjung Priok.
• Pesisir Jawa Barat: Diperkirakan terjadi pada 28 November – 3 Desember dan 10-15 Desember di wilayah pesisir utara seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon.
• Pesisir Kalimantan Selatan: Berpotensi terjadi pada 29 November – 2 Desember 2025 dan 5-14 Desember 2025 di daerah Barito Kuala, Banjarmasin, dan Tanah Laut.
• Pesisir di Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku juga terancam rob pada tanggal-tanggal tertentu.

Meski tak sedahsyat galodo, rob mengganggu aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan, merusak infrastruktur pemukiman warga pesisir. Selain itu, sektor tambak garam dan perikanan darat juga terdampak.

Rob terparah pernah dialami Pulau Pari daerah wisata di Kepulauan Seribu. Kanal Kebencanaan Geografi Universitas Gajah Mada (UGM) mencatat pada 2021, Kelurahan Pulau Pari mengalami 5 kali banjir rob. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1,3 meter. Pada Juli 2020 banjir rob yang terjadi dua kali dalam setahun.

Seorang warga Pulau Pari, yang sudah 65 tahun tinggal di sana, mengatakan banjir rob kini sampai ke darat, biasanya hanya sampai bibir pantai. Rob menahun dan parah selalu dialami desa pesisir Kab. Demak, Jawa Tengah. Desa Sayung dan desa sekitarnya bahkan sudah tenggelam.

Anomali cuaca ternyata bukan penyebab satu-satunya bencana besar kita. Tangan manusia, dan anomali kebijakan pemerintah pun berkontribusi. Alam dengan bahasanya sendiri telah menegur keras keserakahan kita melalui galodo dan rob.

Penulis: Tjuk Suwarsono (Wartawan)