Save Our Whoosh!

PADA akhirnya kita tersuruk ke jebakan utang yang menguras dompet negara. Projek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) Whoosh Jakarta-Bandung memasuki babak krusial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegas menyatakan tidak akan bayar utang yang membelit KCIC melalui APBN. Itu karena akan meruntuhkan belanja rakyat. Beban utang harus ditanggung sendiri konsorsium BUMN yang tergabung di Danantara dan PT KAI.

Projek ambisius Jokowi ini menelan USD7,27 miliar setara Rp118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai USD1,9 miliar atau Rp27 triliun lebih.

Pinjaman China Development Bank sebesar 75 persen, sisanya 25 persen ditanggung pemegang saham. Perinciannya konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40 persen).

Ada empat BUMN di dalam PT Pilar: PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). Skema kerja samanya adalah B to B antarbisnis, bukan G to G atau antarpemerintah seperti yg pada awalnya ditawarkan Jepang.

Pada awalnya Pemerintah Jepang menyodorkan biaya projek lebih tinggi dibandingkan Cina, tetapi bunga pinjamannya sangat rendah 0,1 persen. Sebaliknya bank China biaya projeknya lebih rendah tetapi bunganya 2 persen.

Pilihan kepada Cina itulah yang kontroversial. Jepang yang berpengalaman lebih baik dalam pengoperasian dan teknologi kereta peluru Shinkansen, batal terpilih.

Dalam perjalanan, Whoosh jangankan impas, malah rugi Rp1 triliun lebih di semester 1 tahun ini. Seharusnya tiket layak untuk perjalanan 40 menit itu lebih Rp1 juta per orang.

Jika itu diberlakukan, warga akan pilih naik pesawat, travel, bus, atau KA Parahyangan. Dengan tiket murah, kerugian Whoosh akan makin besar. Biaya tetap (fix cost) juga tinggi untuk perawatan kereta dan infrastrukturnya, masih ditambah cicilan pinjaman dan bunga utang.

Bila Gagal Bayar

Kini beban berada di pundak Danantara dan PT KAI. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Dony Oskaria, menyebut penyelesaian proyek Whoosh akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara tahun ini.

Hal ini juga sudah disampaikan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin di rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, akhir Agustus. Bobby mengusulkan restrukturisasi portofolio proyek Whoosh. Diakuinya ini adalah ‘bom waktu’.

Bila seluruh keuntungan Danantara dan KAI digunakan menutup utang, dampaknya akan luas. Reputasi PT KAI yang gemerlap bisa jeblok karena kehabisan dana pengembangan.

Begitu pun BUMN yang tergabung di Danantara, akan mengkerut. Sama peliknya jika pemerintah ‘menalangi’ utang, perekonomian nasional akan melambat karena stimulus habis di KCIC.

Jalan daruratnya adalah restrukturisasi utang dan portofolio. Tapi apakah itu mungkin jika debitur belum sekalipun pernah bayar cicilan. Normalnya restrukturisasi baru dilayani bila sudah ada beberapa kali angsuran.

Bagaimana jika China menolak dan pilih mengambil projek ini seluruhnya karena gagal bayar (default). Maka transportasi milik Negara akan dikuasai asing. Atau China minta tukar guling dengan katakanlah pelabuhan strategis di Natuna atau Miangas?

Terjebak Utang

Beberapa Negara Afrika bernasib buruk terjebak utang China. Uganda tercatat harus kehilangan Bandara Internasional Entebbe, yang menangani lebih dari 1,9 juta penumpang per tahun.

Uganda berupaya mengubah perjanjian pinjamannya dengan China, agar bandara dan sejumlah aset penting tidak hilang. Padahal pinjamannya ‘hanya’ Rp2,8 trilliun dari Bank Export-Import (EXIM) China untuk memperluas bandara Entebbe.

Sri Lanka pada 2010, diberi bantuan utang USD1,5 miliar untuk membiayai proyek pelabuhan Hambantota di pantai selatan. Tujuh tahun kemudian Sri Lanka dipaksa merelakan pelabuhan dan bandara miliknya dikelola China karena gagal bayar utang.

Total utangnya USD8 miliar kepada China. Dan, bila harus membayar lunas, negara ini akan menghabiskan 94 persen produk domestik bruto (PDB) nya.

Zimbabwe banyak membeli peralatan perang dari China untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda. Zimbabwe harus berutang kepada China hingga sekitar Rp54,8 triliun, dan tidak bisa bayar. Akibatnya Zimbabwe dipaksa mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang, berlaku sejak 1 Januari 2016.

Nasib sama juga menimpa Nigeria. China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria. Laporan Punch mencatat Nigeria menghabiskan USD 591,11 juta dalam lima tahun untuk membayar utang kepada Exim Bank of China.

Sejak awal projek ini sudah panen debat, dianggap tak layak. Pada awal 2016, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kala itu menilai KCIC belum melengkapi sejumlah persyaratan pembangunan proyek.

Ia belum tahu apakah konsorsium sudah menyetor modal minimal Rp1,25 triliun sebagai syarat penyelenggara. Jonan menyebut ada beberapa izin yang juga belum diselesaikan, termasuk revisi izin trase dan izin Amdal. Pada titik tertentu jalur kereta cepat bersinggungan dengan trase proyek light rail transit (LRT).

Jurnal Asia Kontemporer mengungkap projek HSR (High Speed Railways) China membawa risiko lebih kompleks dibandingkan projek jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Di antara risiko besar yang sedang kita hadapi adalah risiko investasi dan keuangan terkait jaminan utang, seperti likuiditas, risiko suku bunga, devaluasi mata uang, dan keberlanjutan pendanaan. Risiko berikutnya adalah guncangan sosial-politik bila gagal bayar.

Save Our Whoosh……! Sebuah panggilan darurat, untuk mencari jalan selamat.

Penulis: T. Suwarsono (Praktisi Media)