RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat strategi menjaga kelancaran distribusi logistik di tengah tantangan geografis wilayah yang didominasi daerah kepulauan, pesisir, dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Eksan musa'ad Kepala biro perekonomian setda Papua Barat Daya, menegaskan bahwa optimalisasi jalur laut menjadi salah satu langkah utama

“Kita punya kapal laut yang memang sudah disubsidi pemerintah. Ini harus kita manfaatkan maksimal agar barang-barang yang diangkut tidak mengalami kenaikan harga signifikan. Minimal ongkos angkut dan biaya di pelabuhan bisa ditekan,” ujarnya saat dialog Sorong pagi RRI Sorong.

Menurutnya, salah satu faktor utama pemicu kenaikan harga di Papua Barat Daya adalah biaya distribusi, mulai dari ongkos angkut hingga biaya bongkar muat di pelabuhan. Karena itu, efisiensi logistik menjadi fokus utama pemerintah.

Selain jalur laut, pemerintah juga mendorong kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Pemprov Papua Barat Daya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah seperti Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

“Kerja sama antar daerah ini penting. Daerah yang surplus bisa menyuplai daerah yang kekurangan. Ini langkah konkret yang harus terus kita dorong,” katanya.

Namun demikian, pemerintah mengakui disparitas harga masih sulit dihindari, khususnya di wilayah dengan konektivitas terbatas seperti Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat. Kondisi ini berbeda dengan Kota Sorong yang distribusinya relatif lebih lancar.

“Wilayah-wilayah interland dan 3T pasti ada perbedaan harga dibanding daerah yang konektivitasnya sudah baik. Ini konsekuensi geografis. Yang penting distribusinya tetap kita pastikan lancar,” jelasnya.

Untuk mendukung stabilitas harga, pemerintah juga memastikan program intervensi seperti penyaluran beras murah melalui SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dapat menjangkau wilayah terpencil.