RRI.CO.ID, Melawi - Wakil Bupati Melawi, Malin memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Melawi Tahun 2026 di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Rabu, 26 Agustus 2026. Rakor tersebut menjadi forum koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta pasokan dan distribusi BBM dan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Melawi.
Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, para staf ahli, asisten dan kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan agen LPG 3 kilogram bersubsidi, serta anggota TPID Kabupaten Melawi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati mengatakan pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Inflasi dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, perubahan harga komoditas, gangguan rantai distribusi hingga kondisi cuaca yang memengaruhi produktivitas sektor pertanian," katanya.
Wakil Bupati mengungkapkan, berdasarkan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Agustus 2026, terdapat peningkatan indeks perkembangan harga sejumlah komoditas di Kabupaten Melawi, khususnya cabai merah, daging sapi dan cabai rawit.
Kondisi tersebut, lanjutnya, telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Khusus komoditas cabai, Kabupaten Melawi termasuk daerah dengan indeks perkembangan harga yang tinggi untuk kategori kabupaten di luar Pulau Jawa.
“Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius kita bersama. Inflasi bukan semata-mata berbicara mengenai angka dan data statistik. Lebih dari itu, inflasi berkaitan langsung dengan daya beli dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar Wakil Bupati.
Untuk itu, Wakil Bupati meminta TPID Kabupaten Melawi terus mencermati perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan melalui pemantauan secara berkala.
"Langkah tersebut diperlukan agar setiap gejolak harga maupun gangguan pasokan dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat," katanya.
Koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, Bulog serta pihak terkait juga diminta terus diperkuat. Apabila diperlukan, pemerintah dapat melakukan langkah intervensi yang terukur guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. (ril/Sta)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....