KPPN Sintang Menggelar Monev Pelaksanaan Anggaran, jadi Ruang Konsultasi Satker

RRI.CO.ID, Sintang - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sintang melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Intense Class berupa bimbingan teknis serta asistensi pelaksanaan anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Aula KPPN Sintang, Kamis 27 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti lima satuan kerja, yakni Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, Kantor UPBU Nanga Pinoh, Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, serta RRI Sintang.

Narasumber dalam kegiatan tersebut yang juga merupakan JF PTPN Terampil KPPN Sintang Pangestu Firdaus Marlindo, mengatakan salah satu kendala yang banyak ditemukan pada satuan kerja di Sintang berkaitan dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) pada Elemen 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Menurutnya, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal satuan kerja.

“Kalau di Sintang itu kebanyakan terkait dengan RPD Elemen 3 DIPA, yaitu rencana realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencananya. Itu dipengaruhi beberapa faktor, ada faktor internal terkait dengan pelaksanaan di satkernya sendiri, atau faktor eksternal, misalnya pekerjaan atau prestasi pekerjaannya belum selesai,” ujar Pangestu.

Sementara itu Kepala KPPN Sintang, Sukarno, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Financial Advisor KPPN untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja di wilayah kerjanya.

“Kegiatan hari ini dilaksanakan sebagai bagian dari KPPN melakukan fungsi Financial Advisor. Kami mengundang lima satker supaya kegiatan lebih efektif, sehingga satker bisa lebih terbuka menyampaikan kendala dan permasalahannya, serta dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Sukarno.

Ia menjelaskan, konsep Intense Class atau kelas kecil dalam monitoring dipilih agar pembahasan dapat berlangsung lebih fokus. Menurutnya jika seluruh satker dikumpulkan dalam satu kegiatan, pembahasan dikhawatirkan kurang efektif dan satker juga cenderung tidak leluasa menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

Sukarno menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi satuan kerja, sekaligus sarana mencari solusi sesuai dengan kendala masing-masing.

“Harapannya permasalahan satker bisa terpetakan. Jika ada masalah, bisa terselesaikan on the spot. Dan jika tidak dimungkinkan, setelah kembali satker, satker juga mengetahui perbaikan kinerja apa yang harus dilakukan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, KPPN Sintang berharap pendampingan kepada satuan kerja dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan turut mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta nilai IKPA masing-masing satuan kerja. (din)