RRI.CO.ID, Sintang - Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk menjadi penengah dalam sengketa antara masyarakat Desa Baung Sengatap, Kecamatan Ketungau Hilir, dengan perusahaan perkebunan PT SNIP terkait kebun plasma yang belum diserahkan sejak 1998. Hal ini disampaikan Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, usai menerima audiensi ratusan warga di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa, 4 Agustus 2026.

Bupati menegaskan pemerintah daerah akan segera mengkonfirmasi seluruh informasi yang diterima langsung kepada pihak perusahaan. Ia juga mengingatkan bahwa terdapat aturan yang mewajibkan perusahaan melaporkan perkembangan kebun plasma kepada Bupati setiap enam bulan sekali.

"Pemda Sintang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, akan kami komunikasikan dengan perusahaan. Kami mengutamakan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan sesuaikan dengan aturan yang ada," terang Gregorius Herkulanus Bala.

Ia menegaskan posisinya sebagai penengah yang berusaha mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk meminta perusahaan mencabut laporan yang ada di Polres Sintang.

"Saya berdiri di tengah-tengah dan berupaya mencari solusi win-win solution bagi masyarakat dan perusahaan. Kita juga minta perusahaan mencabut laporan di Polres Sintang," tegasnya.

Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menambahkan bahwa pembicaraan mengenai pola kemitraan melalui kebun plasma akan terus dilanjutkan. Ia menjelaskan saat ini terdapat perbedaan antara tawaran perusahaan dan usulan masyarakat terkait pola bagi hasil.

"Pihak perusahaan menawarkan pola 8:2, tetapi masyarakat mengusulkan pola plasma 6:4. Namun sesuai aturan, pola kemitraan di Sintang harus pola 7:3. Kalau masyarakat setuju pola 7:3, kami siap bantu," terang Florensius Ronny.

Ia memastikan pemerintah kabupaten akan segera menggelar rapat bersama antara Pemkab Sintang, masyarakat, dan perusahaan yang akan dipimpin langsung oleh Bupati Sintang.