RRI.CO.ID, Sintang - Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Peran Pemerintah Kabupaten dalam Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Sintang” di Pendopo Bupati Sintang, Selasa, 14 Juli 2026.

FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta implementasi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA.

Kegiatan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Kepala Kantor Wilayah BRWA Kalimantan Barat, Lorensius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan Surat Keputusan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan Hutan Adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.

"Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat yang belum mendapatkan pengakuan, baik SK MHA maupun Hutan Adat, dapat segera diproses. Sedangkan yang sudah memperoleh pengakuan dapat diberdayakan agar lingkungannya tetap lestari, adat istiadatnya terjaga, dan perekonomiannya semakin meningkat," ujar Lorensius.

Melalui FGD ini, BRWA Kalimantan Barat berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang.

Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah teknis yang mendukung kepastian hukum, pelestarian wilayah adat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan. (din)