Belanja Pegawai Masih 39 Persen, Bupati Sintang Dorong OPD proaktif

RRI.CO.ID, Sintang - Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat guna memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Kick Off Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD di Aula Bappeda Kabupaten Sintang, Senin 15 Juni 2026.

Dalam arahannya, Bupati mengungkapkan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Sintang saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi ketentuan mandatory spending. Salah satunya adalah belanja pegawai yang idealnya berada pada kisaran 30 persen dari total anggaran daerah, namun saat ini masih mencapai 39 persen.

Menurut Gregorius Herkulanus Bala, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari berbagai terobosan agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengurangi hak-hak aparatur. Menurutnya salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pengajual proposal yang programnya selaras dengan pembangunan daerah kepada kementrian terkait.

“Saya mengingatkan seluruh OPD agar memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mendatangkan anggaran dari pusat. Coba pikirkan kiat-kiat yang bisa dilakukan, susun proposal yang baik, dan bangun komunikasi dengan kementerian atau lembaga yang programnya selaras dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Bupati menegaskan, tambahan anggaran dari pusat sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Dengan adanya dukungan pendanaan tersebut, pemerintah daerah dapat tetap memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus melaksanakan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya mencari sumber pendanaan tidak bisa hanya dilakukan oleh kepala daerah semata. Seluruh OPD harus terlibat dan bergerak bersama.

“Kalau upaya ini hanya saya yang lakukan sementara teman-teman OPD kendor, kita pasti pincang. Karena itu saya minta semua perangkat daerah ikut berupaya agar anggaran tetap datang, hak pegawai tidak terpotong, dan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi,” tegasnya. (din)