RRI.CO.ID, SINTANG - Rencana perbaikan jalan daerah yang rusak parah di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sintang, kini sangat bergantung pada suntikan dana dari Pemerintah Pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Pasalnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini sedang mengalami tekanan berat akibat pemotongan dana transfer pusat.

Ditemui pada Sabtu, 2 Mei 2026 Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara terbuka mengakui adanya keluhan massal dari para kepala daerah di Kalimantan Barat terkait merosotnya dukungan dana untuk pembangunan fisik. Kondisi ini membuat penanganan jalan rusak menjadi sangat lamban.

"Pemerintah di saat di mana anggaran infrastruktur di APBD kabupaten dan provinsi, ya DAK infrastrukturnya dipangkas sampai titik terendah. Itu kita dapat keluhan dari Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur sendiri," beber Lasarus menyoroti krisis anggaran tersebut.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal tersebut, Lasarus justru menaruh simpati dan memberikan apresiasi tinggi kepada anak-anak di Desa Bedayan, Sepauk, yang berani bersuara melalui video viral mengenai kubangan lumpur di desa mereka. Menurutnya, aksi tersebut adalah representasi nyata dari jeritan hati rakyat.

"Oleh karenanya saya berterima kasih kepada anak-anak di Bedayan yang sudah menyampaikan keluhannya. Mereka mewakili hati seluruh masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, terutama daerah-daerah yang memang kondisi jalannya seperti Bedayan-Bedayan yang lain," ucap Lasarus.

Lasarus menambahkan, meski pagu indikatif IJD untuk tahun 2026 belum turun, pihaknya di Komisi V DPR RI akan terus berjuang memastikan alokasi yang memadai agar penanganan ruas jalan yang rusak di seluruh pelosok daerah dapat segera dituntaskan. (Arf)