RRI.CO.ID, SINTANG - Kondisi ruang fiskal daerah yang kian terbatas memaksa Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengambil langkah ekstra ketat dalam setiap perencanaan pembangunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Kartiyus, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera meninggalkan kebiasaan menjalankan program kerja yang sekadar rutinitas atau seremonial.

Kartiyus menegaskan bahwa di tengah pemangkasan sejumlah dana transfer dari pusat ke daerah, efisiensi dan ketepatan sasaran bukan lagi sekadar imbauan, melainkan syarat mutlak. Tolok ukur keberhasilan OPD kini dinilai dari seberapa besar dampak program tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola asumsi atau tebak-tebakan. Kalau sebuah program tidak berangkat dari basis data yang valid, pelaksanaannya di lapangan pasti meleset dan itu adalah pemborosan," tegas Kartiyus.

Lebih lanjut, Sekda mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan integrasi informasi melalui inisiatif 'Satu Data Sintang'. Ia menyoroti pentingnya akurasi data by name by address, terutama untuk program-program krusial bersentuhan langsung dengan warga, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), dan penanganan stunting.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Menurutnya, tumpang tindih bantuan dan salah sasaran sering kali terjadi karena masing-masing instansi berjalan dengan datanya sendiri-sendiri tanpa ada kroscek yang matang di tingkat bawah.

Ke depannya, setiap pimpinan OPD diwajibkan untuk memvalidasi indikator penerima manfaat secara menyeluruh sebelum menyusun dokumen penganggaran. Kebijakan ini diharapkan mampu memfilter kegiatan-kegiatan yang minim urgensi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang dapat diprioritaskan sepenuhnya untuk memutar roda ekonomi lokal dan menuntaskan persoalan infrastruktur dasar warga.(ril/arf)