Pemkab Sintang Taretkan Pertumbuhan Ekonomi Naik

  • 13 Apr 2026 15:20 WIB
  •  Sintang

RRI.CO.ID, Sintang - Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang saat ini masih stagnan diangka 4–5 persen. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD Tahun 2027.

Dalam video materi RKPD 2027 yang diputar saat musrenbang Kabupaten Sintang, Kamis 9 April 2026, disebutkan pemkab sintang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi peningkatan daya saing ekonomi menyepakati fokus pembangunan pada penguatan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja yang ditargetka pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen. Diikuti dengan pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

“Saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih stagnan di angka 4–5 persen, sementara tingkat kemiskinan masih berada di bawah rata-rata provinsi,” ujar Bupati.

Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penguatan koperasi dan UMKM berbasis produk unggulan daerah. Indikator-indokator tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per kapita hingga mencapai Rp56,71 juta, serta menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,72 persen yang saat ini masih diangka 7 persen.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai target pembangunan tersebut. Dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Kami membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam setiap aspek pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama di tengah dinamika situasi global yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.

“Saat ini kita harus memperkuat sinergisitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akibat situasi global yang sedang terjadi. Dampak nyata kami rasakan terutama pada ruang fiskal daerah yang semakin kecil dan terbatas. Kondisi ini menuntut kita untuk bekerja lebih efisien, adaptif, cermat, dan inovatif dalam merencanakan pembangunan daerah,” pungkasnya. (din)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....