RRI.CO.ID, Sintang - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang melaksanakan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kecamatan Binjai Hulu pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan tersebut menyasar empat desa, yakni Desa Telaga 1, Desa Telaga 2, Desa Binjai Hilir, dan Desa Dak Jaya, sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran PMK di Kabupaten Sintang.

Medik Veteriner Puskeswan Sintang, drh. Widigdo Bayu Pramono, mengatakan timnya turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan vaksinasi di wilayah tersebut. “Kemarin, 10 Februari 2026 kami baru saja turun di Kecamatan Binjai Hulu, itu kami targetkan empat desa, ada Desa Telaga 1, Desa Telaga 2, Desa Binjai Hilir dengan Dak Jaya. Empat desa itu,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, ratusan hewan ternak mendapatkan vaksinasi. “Estimasi sekitar 300-an hewan sih yang divaksin itu,” jelasnya. Vaksinasi ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam rangka pengendalian PMK di daerah-daerah yang memiliki riwayat kasus maupun yang berisiko.

Ia menegaskan bahwa program ini menyasar wilayah yang pernah terpapar maupun yang berpotensi terdampak. “Jadi ini ada program dari pemerintah Indonesia dari pusat, dari Kementerian Pertanian itu memang ada program pengendalian penyakit mulut dan gigi. Jadi targetnya ini di daerah yang ada kasus maupun daerah yang pernah ada kasus. Jadi hitungannya kayak pencegahan penyebaran,” terangnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sintang pernah mengalami kasus PMK pada 2022 dan hingga kini belum ada laporan kasus baru.

Untuk tahun 2026, Kabupaten Sintang memperoleh alokasi 1.000 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat. “Kalau untuk Sintang kita dapatnya 1.000 dosis untuk tahun ini. Belum tahu nanti untuk ke depannya kalau misalnya Sintang sudah lebih awal merealisasikan, mungkin bisa dapat tambahan dari pusat. Tapi untuk sementara ini hanya dapat targetnya 1.000 ekor PMK ini,” ungkapnya. Ia menambahkan, prioritas vaksinasi diarahkan untuk sapi dan kerbau. “Dari pusat arahnya diutamakan sapi dan kerbau. Cuma kalau ada pertimbangan teknis, misalnya di daerah itu populasi kambing, babi, dan dombanya tinggi, bisa nanti, tapi harus ada rekomendasi dari provinsi untuk bisa ke ternak selain sapi dan kerbau,” pungkasnya. (dby)