RRI.CO.ID, Sintang – Daerah Pemilihan lima di Nanga Serawai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),pada  Senin, 2 Februari 2026.

Musrenbang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus. Daerah pemilihan 5 mencakup 2 kecamatan yakni Serawai dan Ambalau, sehingga musrenbangnya dipusatkan di Nanga Serawai.

Hadir pada musrenbang tersebut Kusmara Amijaya Sekretaris Bappeda Sintang, Pimpinan OPD, Anggota DPRD Sintang dari Dapil 5, Camat Ambalau dan jajaran, Camat Serawai dan jajaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, tokoh pemuda dari 2 kecamatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus saat membacakan sambutan Bupati Sintang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan tema pembangunan tahunan sebagai arah berkelanjutan hingga tahun 2029.

“Tema pembangunan kita untuk tahun 2027, sebagai arah penyusunan RKPD yang kita bahas hari ini adalah pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna meningkatkan daya saing daerah yang berkelanjutan,” kata Kartiyus.

Menurut Kartiyus tema ini sangat strategis, sejalan dengan kebutuhan wilayah untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, layanan dasar yang lebih merata, serta peningkatan daya dukung infrastruktur yang menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, mendorong kita untuk memperbaiki kualitas perencanaan agar semakin terarah, kolektif, efektif dan prioritas. Untuk tahun perencanaan 2027, target capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sintang ditetapkan pada angka: 56,26% dengan sasaran utama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama yang menunjang konektivitas antardesa, pelayanan dasar masyarakat, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal” Ucap Kartiyus.

Dikatakan Musrenbang bukan sekadar forum rutinitas, tetapi ruang untuk menyamakan persepsi terhadap prioritas pembangunan daerah, menyeleksi usulan yang paling berdampak dan paling dibutuhkan masyarakat, menjamin integrasi antara perencanaan desa, kecamatan, dan kabupaten serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan lingkungan. (ril/Tin)