RRI.CO.ID, Sintang - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh, memastikan bahwa kondisi keuangan daerah masih mampu menopang pembayaran gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menyebutkan, saat ini porsi belanja pegawai di Kabupaten Sintang berada di angka 37 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski demikian, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas yang dapat dikelola oleh keuangan daerah.

“Saat ini belanja pegawai di Kabupaten Sintang 37 persen dari APBD, tetapi sampai saat ini masih mampu keuangan daerah kita untuk membayar TPP dan gaji PPPK. Enggak kita pikirkan sama sekali untuk memberhentikan P3K atau P3K paruh waktu. Belum ada kita berpikir ke arah situ,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki rencana untuk melakukan pengurangan tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Fokus utama saat ini justru diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Sebenarnya yang kita pikirkan itu bagaimana kita meningkatkan pendapatan, bagaimana kita meningkatkan PAD, penghasilan asli daerah, supaya kita bisa mengimbangi belanja pegawai,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak langsung pada keseimbangan struktur anggaran. Dengan naiknya PAD, maka persentase belanja pegawai terhadap APBD secara otomatis akan menurun.

Di tengah wacana sejumlah daerah yang akan memberhentikan PPPK karena keterbatasan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menegaskan hingga saat ini belum ada opsi pemberhentian PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. “Kalau PAD kita naik, berarti kan belanja pegawai kita juga akan turun, karena perbandingannya seperti itu. Janganlah sampai kita mencat-mencatkan orang. Tidak ada sampai detik ini opsi untuk memberhentikan P3K ataupun P3K paruh waktu. Belum ada kepikiran ke situ, enggak ada,” pungkasnya. (dby)