RRI.CO.ID, Sintang - Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting agar kebijakan ini tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Menurut Indra Subekti, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. “DPRD pada prinsipnya mendukung kebijakan Work From Home sepanjang tetap mengedepankan efektivitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” ujarnya.

Ia menegaskan, sektor pelayanan langsung tidak boleh terdampak oleh kebijakan tersebut. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Sektor pelayanan langsung kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). “Pengawasan kinerja harus diperkuat. Diperlukan sistem monitoring yang jelas dan terukur agar produktivitas ASN tetap terjaga meskipun bekerja dari rumah,” tambahnya.

Dari sisi kesiapan teknis, Indra Subekti menekankan pentingnya dukungan infrastruktur digital. “Pemerintah daerah perlu memastikan dukungan teknologi, jaringan internet, dan sistem kerja digital memadai,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH di daerah tidak bisa disamaratakan. “Fleksibilitas harus disesuaikan dengan kondisi daerah, karakteristik wilayah, jenis pekerjaan, serta kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.

DPRD Sintang juga mendorong agar kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai fleksibilitas kerja semata. “Kebijakan ini harus dilihat sebagai upaya meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (dby)