RRI.CO.ID, Pematangsiantar - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dituntut tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Yohana Polmauli Sihombing, PTPN Terampil KPPN Pematangsiantar, dalam artikel bertajuk Tantangan Perbendaharaan Negara di Era APBN Berkualitas, Selasa 6 Oktober 2026.
Menurut Yohana, keberhasilan pengelolaan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Anggaran juga harus digunakan secara tepat waktu, tepat sasaran, efisien, serta mampu menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Yohana menjelaskan, tantangan tersebut semakin penting ketika APBN digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hingga Makan Bergizi Gratis membutuhkan pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pengelolaan perbendaharaan negara perlu didukung perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta pelaksanaan anggaran yang tepat waktu. Pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan data yang akurat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBN.
Yohana menegaskan, ukuran keberhasilan APBN seharusnya bukan hanya melihat berapa banyak uang negara yang telah dibelanjakan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya Yohana berharap dengan pengelolaan yang transparan, efisien, tepat sasaran, dan bertanggung jawab, APBN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....