RRI.CO.ID, Tapteng - Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Timbul Panggabean mengkritik sikap ketua DPRD, Ahmad Rivai Sibarani yang mendukung usulan sejumlah fraksi soal bantuan Rp30 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk 3 ribu masyarakat. Timbul menduga narasi legislator itu sarat provokatif, dan berpotensi menimbulkan konflik.
“Harus jelas dulu dasar hukumnya, bantuan 30 juta per KK itu sumber dan juga mekanisme penyalurannya seperti apa. Misal, bantuan pascabencana jaminan hidup (jadup) cara perhitungan pernyalurannya adalah per jiwa,” kata Timbul kepada awak media di Pandan pada Minggu, 16 Agustus 2026.
“Ada sebuah bentuk narasi yang sengaja dibangun untuk membenturkan masyarakat dengan Pemkab Tapteng atau pak Bupati Masinton Pasaribu. Jadi sebenarnya dari gambaran ini, pernyataan ini semakin mengonfirmasi, jangan-jangan dimasa lalu saat kader mereka berkuasa, siapa tahu, iya kan, kita kan gak tahu, jangan-jangan pengalokasian anggaran, pengucuran anggaran, tidak sesuai aturan atau tidak mengacu pada ketentuan,” lanjutnya.
Menurut Timbul, pemerintahan Masinton saat ini bekerja dengan asas kehati-hatian dan memiliki dasar hukum. “Karena prinsipnya, keuangan negara itu harus memang betul-betul digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan,” ucap Timbul.
“Jika TKD dijadikan dasar, Kemendagri sudah sangat jelas-jelas menetapkan bahwa TKD yang dikembalikan itu, bertujuan untuk penanggulangan bencana, tidak boleh lari kemana-mana. Anggaran itu digunakan untuk percepatan pemulihan penanggulangan bencana bukan dalam bentuk bantuan,” tambahnya.
Kecurigaan Timbul semakin kuat, pengusulan bantuan 30 juta per KK juga sengaja dipolitisasi pada masa pemulihan pascabencana, belum lagi, saat legislator penguasa diduga melakukan intimidasi terhadap fraksi lain untuk mendukung pengusulan tidak masuk akal tersebut.
“Hal paling mencurigakan lagi ketika usulan itu disampaikan ternyata juga dibarengi dengan narasi seolah mengintimidasi partai atau fraksi lain, yaitu bila tidak mendukung usulan itu akan diumumkan kepada publik. Padahal, dalam konteks demokrasi, setuju dan tidak setuju sama terhormatnya dan berlandaskan kepentingan masyarakat,” ungkap Timbul.
Karena itu, Timbul sangat berharap seluruh masyarakat Tapteng agar tidak mudah terprovokasi dengan narasi-narasi tidak berdasar selalu mengatasnamakan rakyat. Selain itu, Timbul juga mengingatkan legislator Tapteng untuk berhenti membuat spekulasi politik di masa pemulihan pascabencana ini, sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengusulkan bantuan Rp30 juta per-KK untuk 3 ribu masyarakat terdampak bencana. Tidak hanya mengusulkan, Rivai juga berjanji bagi partai atau fraksi DPRD yang tidak setuju dengan wacana itu, akan diumumkan ke publik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....