RRI.CO.ID, Madina - Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan peningkatan status STAIN Madina menjadi IAIN merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan pada periode kepemimpinannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri General Stadium di Student Center STAIN Madina, Panyabungan, Minggu, 2 Agustus 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Generasi Emas 2045: Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Integritas di Era Digital" dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kakan Kementerian Agama dan Umrah Zainul Khobir, serta unsur pemerintah daerah, dosen, dan mahasiswa.

"Saya ingin meninggalkan legasi di bidang pendidikan dengan menghadirkan sebuah institut di daerah kami melalui peningkatan status STAIN menjadi IAIN," ujar Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution. Menurutnya, peningkatan status perguruan tinggi akan menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Mandailing Natal.

"Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan sehingga pihak STAIN harus proaktif menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan," kata Atika. Ia berharap seluruh tahapan administrasi dan akademik dapat dipenuhi agar proses pengusulan peningkatan status berjalan lancar.

"Kami berharap Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dapat menjadi pintu masuk untuk membawa aspirasi peningkatan status STAIN Madina ke tingkat pusat," tegasnya. Dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar proses perubahan status perguruan tinggi tersebut dapat segera terealisasi.

Atika menilai keberadaan institut negeri di Mandailing Natal akan memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Selain itu, peningkatan status perguruan tinggi diharapkan mampu mendorong kemajuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki demi mewujudkan peningkatan status STAIN Madina menjadi IAIN. Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPR RI, dan Kementerian Agama diharapkan mampu mempercepat terwujudnya cita-cita tersebut.