RRI.CO.ID, Humbahas - Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kajari Humbang Hasundutan Donald T.J. Situmorang terkait komitmen penegakan hukum yang berintegritas. Kegiatan berlangsung di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat sinergi antara penyidik Polri dan jaksa penuntut umum, Selasa, 28 Juli 2026.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang objektif, profesional, serta bebas dari praktik transaksional. Kesepakatan itu diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses penanganan perkara.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah penting memperkuat sinergitas aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan yang berintegritas kepada masyarakat," ujar Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho. Ia menegaskan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Pada kesempatan tersebut, Polres Humbang Hasundutan juga menerima penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan penghargaan pelayanan publik. "Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel dalam membangun pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Sonny Irawan bersama pejabat utama Polda Sumatera Utara. "Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," tegas Kapolres.

Keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi menunjukkan komitmen Polres Humbang Hasundutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi salah satu fokus utama guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polres Humbang Hasundutan memastikan akan terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan dan seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga situasi keamanan yang kondusif di Kabupaten Humbang Hasundutan.