RRI.CO.ID, Sibolga - Program Desa Binaan Imigrasi yang digagas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga langkah strategis mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran (TPPM). Program ini menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa agar lebih memahami risiko dan bahaya kejahatan lintas negara tersebut.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, Imigrasi hadir memberikan edukasi tentang prosedur keimigrasian yang benar serta pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran kerja ilegal ke luar negeri. Warga desa garda terdepan mendeteksi potensi praktik perdagangan orang dan penyelundupan migran di lingkungan mereka.

Vici Manalu, S.E, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, menjelaskan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Pemahaman yang baik akan membantu warga mengenali berbagai modus yang sering digunakan pelaku TPPO dan TPPM.

“Melalui Desa Binaan Imigrasi, kami ingin masyarakat tidak mudah tergiur dengan janji-janji pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas,” ujarnya dalam program Dialog Sibolga Siang di Pro 1 RRI Sibolga, Rabu, 29 Juli 2026.

Selain memberikan pemahaman, kegiatan ini juga membekali masyarakat informasi mengenai jalur resmi bekerja ke luar negeri. Hal ini diharapkan mampu menekan angka keberangkatan ilegal yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan kemanusiaan.

Vici menambahkan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, informasi yang diberikan dapat lebih mudah diterima dan diteruskan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih waspada terhadap praktik kejahatan transnasional. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi benteng utama dalam mencegah TPPO dan TPPM sejak dari tingkat desa.

Ke depan, Imigrasi Sibolga berkomitmen memperluas jangkauan program ini ke lebih banyak wilayah. Edukasi yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya prosedur yang sah serta mampu berperan aktif dalam mencegah kejahatan perdagangan orang dan penyelundupan migran.